Wartadki.com|Depok, — Ketua Projo Kota Depok Abdul Rahman mengaku siap membela Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Budi Arie Setiadi. Pembelaan dan dukungan itu buntut dari adanya pihak yang mendesak Budi Arie Setiadi untuk mundur dari jabatannya. Upaya tersebut imbas dari serangan siber yang menyasar Pusat Data Nasional Sementara (PDSN). Kunci deskripsi diberikan secara gratis oleh kelompok peretas yang bertanggungjawab atas serangan Ransomware.
“Kita dari Projo Depok siap mati-matian akan membela Pak Menteri Budi Arie dalam menjalankan tugasnya. Bukan karena beliau sebagai Ketum Projo, namun sebagai seorang Pemimpin dalam Kementerian yang sedang memberantas judi online,”ujarnya seusai pertemuan internal Projo Depok.
Ia menilai upaya peretasan tersebut bagian dari pengalihan isu disaat Pemerintah tegas memberantas judi online. Sebagai contoh, saat media kompas membahas judi online satu halaman tidak lama setelah itu mendapat serangan dari hacker dan menjadikannya lumpuh. Sama halnya dengan Menkominfo yang gencar memberantas judi online dan mendapat serangan siber.
Untuk itu, semua elemen bangsa harus bersama ikut memberikan dukungan pada upaya pemberantasan judi online. Sebab, banyak masyarakat yang menjadi korbannya dan negara harus bersikap tegas pada bandarnya.
“Tentu, kasus peretasan tidak hanya terjadi di Indonesia bahkan sekelas negara Amerika juga tidak lepas dari serangan siber. Dimana ekonomi yang sedang berkembang dengan populasi besar menjadi salah satu sasarannya. Apalagi, saat ini tengah gencar pemberantasan judi online. Jadi, kejadian ini ada pihak yang terganggu kepentingannya,”terangnya.
Rahman menilai upaya penggalangan petisi yang mendesak mundur sama sekali bukanlah hal yang tepat. Apalagi, saat ini Kominfo juga terus bergerak dalam mengatasinya.
“Jadi, yang terbaik adalah bagaimana dari seluruh elemen masyarakat mendukung pemberantasan judi online dan recovery. Kalau dalam anggaran yang kurang, berarti bisa melalui DPR untuk pengusulan anggaran. Tentu, melibatkan pakar dan ahli di bidangnya untuk pengoperasiannya. Apalagi, penjahat semakin cerdik dalam mencari celah dan kelemahan,”terangnya.
Dirinya mengatakan, saatnya Pemerintah bekerja keras dalam upaya meningkatkan cyber security dengan melibatkan seluruh elemen. Seperti dengan bekerja sama dengan Kemhan, Badan Siner Sandi Negara (BSSN) dan lainnya.
“Tentu, kita percaya dengan Pemerintah dalam upaya menyelesaikan permasalahan serangan siber pada PDSN. Pastinya bukanlah sebuah kelalaian atas terjadinya peristiwa tersebut. Saatnya memperkuat bersama dalam menghadapi serangan inj dengan jiwa Nasionalisme sesuai kapasitas masing-masing. Semoga cepat selesai tertangani dan Indonesia semakin kuat,” harapnya.
Sebagaimana diketahui, Kementerian Komunikasi dan Informatika bersama dengan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) serta Telkomsigma tengah berupaya menangani dampak indikasi serangan siber atas Pusat Data Nasional Sementara (PDNS) 2. Tim yang bertugas tengah melakukan analisis dampak dari serangan siber terhadap layanan-layanan pemerintah yang disediakan melalui PDNS 2. Usai serangan siber Pemerintah menerapkan tiga zona untuk pemulihan data layanan publik. Yaitu: zona merah, zona biru dan zona hijau yang masing-masing memiliki penanganan data berbeda.
BSSN mencatat di mana terdapat penurunan jumlah serangan pada tahun 2023 dengan total sebanyak 279,84 juta dibandingkan serangan pada tahun 2022 yang sebanyak 370,02 juta serangan. Meskipun demikian, pihak BSSN menghimbau agar masyarakat tetap waspada, mengingat antara periode Januari hingga awal Juni 2023, terdapat setidaknya 204 juta anomali trafik yang terjadi di dunia.
Bahwa serangan terhadap PDNS terjadi dalam bentuk ransomware Brain Chiper, varian terbaru dari Lockbit 3.0. Sejumlah Instansi pemerintah pengguna PDNS yang terdampak serangan siber tersebut.
