Wartadki.com|Depok – Fraksi Partai Keadilan Sejahtera DPRD Kota Depok dalam Rapat Paripurna yang beragendakan Penyampaian Laporan Hasil Reses Masa Sidang Pertama Tahun Sidang 2022 yang digelar pada hari Jumat, (11/2), Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera DPRD Kota Depok Moh Hafid Nasir, menegaskan bahwa terkait aspirasi yang disampaikan oleh warga Depok di Masa Reses, maka Fraksi Partai Keadilan Sejahtera memberikan sejumlah rekomendasi kepada Pemerintah Kota Depok.

Ketua Fraksi PKS DPRD Kota Depok Moh Hafid Nasir, mengingatkan pentingnya penerapan kebijakan prokes secara maksimal. Hal ini seiring dengan kasus positif covid varian omicron yang masih tinggi di Depok perlu terus dipantau dan diantisipasi kebutuhan pencegahan dan penanganannya, meski fatality rate (angka kematian) terbilang rendah.
Untuk itu perlunya langkah-langkah pemulihan kondisi pasca pandemi Covid-19, baik dari aspek kesehatan, kesejahteraan sosial, maupun pemberdayaan ekonomi, hendaknya terus dikawal oleh Pemkot bekerjasama dengan berbagai elemen Swasta, Masyarakat, dan Media.
Moh Hafid Nasir juga menegaskan, pembangunan infrastruktur dan lingkungan hidup masih menjadi aspirasi dan perhatian warga Depok. Untuk itu Fraksi PKS meminta agar program perbaikan jalan,normalisasi saluran air, turap kali dan setu, serta pemeliharaan jalan-jalan lingkungan yang rusak, tetap dilanjutkan. Penanganan potensi banjir dangenangan air mulai dari penanganan sampah di TPS liar dan sampah di aliran sungai, termasuk pembuatan sumur resapan yang menampung air tanah untuk kebutuhan jangka panjang, sesuai dengan Perda Kota Hijau.
Selanjutnya Fraksi PKS juga terus mendukung pembangunan berkelanjutan dan peningkatan serta perbaikan sarana ibadah(masjid, musholla, majelis taklim dan lainnya ) dan juga peningkatan alokasi anggaran untuk kegiatan PKK, Karang Taruna, Majelis Taklim, Pembimbing Rohani (Bimroh) dan sebagainya.
Fraksi PKS mendorong Pemerintah Kota Depok agar secara bersamaan juga memperhatikan pemulihan dan penumbuhan ekonomi masyarakat ditengah wabah covid-19.
“Disamping permasalahan infrastruktur dan lingkungan hidup serta pelayanan dasar pendidikan dan kesehatan, penting diperhatikan fasilitasi penumbuhan perekonomian dan peningkatan taraf kesejahteraan warga, lewat bantuan pelatihan usaha, permodalan, alat produksi, kemasaran, media pemasaran, dan sebagainya, dengan melibatkan Karang Taruna, PKK, Komunitas, Koperasi, UMKM dan lainnya,” ujar Moh Hafid Nasir.
Terkait kegiatan Musrenbang, Fraksi PKS berharap agar Bappeda hendaknya mensosialisasikan data terkini seputar kondisi perekonomian dan tingkat kesejahteraan warga, serta panduan penyusunan usulan program kegiatan dari masyarakat, agar usulan kegiatan dari masyarakat tidak dominan berupa pembangunan infrastruktur jalan lingkungan dan sejenisnya saja, melainkan lebih variatif dan sesuai arahan dan skala prioritas berbasis data terkini dari Bappeda.