DEPOK – Fraksi Gerindra merasa geram dan kecewa dengan Pemerintah Kota Depok, pasalnya apa yang menjadi Pokok pikiran (Pokir) tahun 2017 banyak yang tidak di realisasikan oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Pemkota Depok.
Bahkan fraksi Gerindra yang nota bene sebagai pendukung Pemerintah mengancam serta akan mengevaluasi dan berniat mencabut dukungannya apabila Pemerintah tidak mengakomodir Pokir yang sudah di bahas ditahun 2016.
“Yang terjadi saat ini adalah Sering tidak komitnya dalam hal ini pihak eksekutif, dalam hal pokok pikiran anggota dewan , bukan hanya dari Fraksi Gerinda tetapi mewakili 50 anggota DPRD lainnya. Setiap anggota DPRD memiliki pagu dari pokok pikiran sebesar 2 milyar dalam bentuk Program, bukan berupa Uang. program yang ini di masukkan bersamaan dengan hasil musrembang dalam RKPD Online,” ujar Yetti Wulandari Wakil ketua DPRD Depok, dengan nada geram Usai Rapat Paripurna, Rabu (08/03).
Ditambahkan Ketua Fraksi Gerindra Iing Hilman, bahwa pihaknya tidak mengerti apa yang menjadi pertimbangan Tim Anggaran Pemerintah (TAPD) dalam hal ini para OPD yang mencoret hampir seluruh Pokir anggota Dewan bahwa dirinya juga memberikan contoh Wakil Ketua DPR Yeti dari Pokir sebesar Rp 2 Milyar di coret seluruhnya.
“Dengan banyak alasan dan klarifikasi dari pihak OPD ini menjadi tugas media juga untuk bertanya kepada mereka,” jelasnya.
Hal senada juga di sampaikan oleh Hamzah bahwa apa yang menjadi tugas anggota DPRD termasuk menyusun Pokir di lindungi oleh Undang-undang 23,karena menurut nya bahwa program itu merupakan usulan dari masyarakat dan siapapun boleh mengerjakan asalkan sesuai dengan aturan yang ada.
“Sikap kami di Depok tentunya akan melaporkan kelakuan ini kepada partai baik tingat DPD maupun DPP selebihnya kebijakannya nanti seperti apa kita tunggu saja karena kami siap apapun perintah DPD dan DPP ketika kekecewaan kita tidak di akomodir, kan Depok punya program Depok bersahabat yang memanusiakan manusia partai Gerindra isi nya juga manusia,” tandasnya. (Yopi)
