Wartadki.com|Depok – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Depok menggelar rapat paripurna Penyampaian Pokok-Pokok Pikiran DPRD Kota Depok pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) Tahun 2022. Rapat paripurna tersebut diselenggarakan di ruang sidang Gedung DPRD Kota Depok, Rabu (15/06/22).
Ketua DPRD Kota Depok, HTM. Yusufsyah Putra mengatakan, pokok pikiran (pokir) yang disampaikan merupakan hasil reses anggota DPRD Kota Depok secara perseorangan atau kelompok. Reses dilakukan dengan mengunjungi daerah pemilihan (dapil) mereka untuk menyerap aspirasi masyarakat.
Ketua Komisi D DPRD Kota Depok, Supriatni dalam sambutanya mengungkapkan bahwa sebagai wakil rakyat sangat berharap agar perencanaan pembangunan selamanya disusun melalui mekanisme sebagaimana sudah diatur dalam perangkat peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selamanya sesuai kehendak rakyat dan mengedepankan mekanisme bottom up planning dan didasarkan pelaksanaannya pada azas transparansi dan partisipatif.
Bahwasanya, Komisi D DPRD Kota Depok memandang prioritas pembangunan seperti bidang kesehatan, penanganan stunting, bidang pendidikan, pendataan penduduk, peningkatan infrastruktur, peningkatan kesejahteraan rakyat, pemberdayaan masyarakat meliputi pemuda olahraga dan kebudayaan, ketenagakerjaan, sosial akan sangat penting untuk dilaksanakan mengingat persoalan yang dihadapi begitu kompleks.
Oleh karena itu, terhadap permasalahan ini agar selalu menjadi bahan penyusunan perencanaan dengan tidak mengesampingkan bidang-bidang lainnya sebagai pendukung arah kebijakan pembangunan daerah tahun 2022.
Secara umum, menurut Ketua Komisi D yang berasal dari Fraksi Partai Golkar tersebut menyampaikan dalam pokok-pokok pikiran dari masing-masing unsur Pimpinan dan anggota DPRD Kota Depok, tersirat harapan masyarakat untuk mendapatkan perbaikan terhadap pelayanan dasar infrastuktur yang sudah ada dan lebih memadai.
Realitas lapangan saat ini, lanjutnya, “Menujukkan bahwa kita bisa melihat dan masih cukup banyak pelayanan dasar yang belum menyentuh kepada sasaran, kondisi masyarakat kita masih sangat rapuh dan sepenuhnya belum mandiri, setidaknya masih banyak warga masyarakat kita yang masih dikelompokkan kepada keluarga pra sejahtera. Pentingnya bantuan modal usaha dan bantuan penunjang baik di sektor pendidikan, kesehatan, pemberdayaan masyarakat dengan harapan bisa mendongkrak kemajuan perekonomian masyarakat, mengingat dalam situasi pasca pandemi saat ini banyak masyarakat kita yang kehilangan mata pencaharian, kesulitan dalam mencari lapangan pekerjaan” tegasnya.
