Wartadki.com|Jakarta – Sekretaris Kementerian Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Anwar Sanusi menandatangani MoU dengan Wakil Rektor Universitas Islam Makassar dan dengan PT Berkah Manikam Nusantara Kabupaten Mamasa Provinsi Sulawesi Barat, dan Kabupaten Bener Meriah Provinsi Aceh di JS Luwansa Hotel, Jakarta, Senin (18/2/2019).
Di samping itu, ditandatangani pula PKS antara Dirjen Pengembangan Kawasan Transmigrasi dan Universitas Islam Makassar; dan Universitas Burneo Tarakan; dan PP LDNU; dan Bank BRI; dan Bank BJB; dan PT Berkah Manikam Nusantara Kabupaten Mamasa Provinsi Sulawesi Barat, dan Kabupaten Bener Meriah Provinsi Aceh. Juga, penyerahan Izin Pelaksanaan Transmigrasi (IPT) kepada 7 Mitra Badan Usaha oleh Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi.
Dalam sambutannya, Sekretaris Kementerian Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Anwar Sanusi, menyebutkan, upaya pembangunan dilakukan untuk membangun daerah dan untuk mensejahterakan masyarakat.
“Karenanya, pelaksanaanya bersifat partisipatif, biar dilakukan bersama-sama. Termasuk, dengan melibatkan pihak swasta. Di samping itu, juga untuk menghilangkan ego pelbagai pihak terkait,” kata Anwar Sanusi.
Anggota Komisi V DPR RI Willem Wandik, dalam sambutannya, menekankan, persoalan ego sektoral tadi mesti dihilangkan. Akibatnya, apa yang telah diprogramkan dapat berjalan dengan baik sesuai yang diharapkan.
Pihaknya, ungkapnya, akan mengeceknya langsung ke lapangan. Di sisi lain, Willem Wandik mengapresiasi Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi yang telah berbuat banyak untuk daerah.
Sementara itu, Plt Bupati Bener Meriah Sarkawi yang ditemani Kepala Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Bener Meriah Ishak dan perwakilan Pemerintah Kabupaten Bener Meriah di Jakarta, Yusradi Usman al-Gayoni, mengaku, bersyukur karena Kabupaten Bener Meriah bisa masuk dalam program tersebut. “Dari Aceh cuma Bener Meriah yang masuk,” ujarnya.
Dari sisi kawasannya, sebutnya, nantinya, lebih banyak dilakukan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi melalui dirjen terkait. “Dari BUMN dan swasta fokus ke pemberdayaan masyarakatnya. Salah satunya, melalui penyaluran dana corporate social responsibility (CSR),” sebutnya.
