Negara di Persimpangan Kontrol dan Tata Kelola
Oleh: Saskia Ubaidi
Pertemuan Presiden Prabowo Subianto dengan ekonom Muhamad Chatib Basri dan BGS dalam beberapa hari terakhir memunculkan berbagai spekulasi mengenai kemungkinan reshuffle kabinet.
Namun, jika dibaca dalam konteks yang lebih luas, peristiwa tersebut mungkin menunjukkan sesuatu yang lebih mendasar dari sekadar pergantian pejabat.
Indonesia saat ini menghadapi tekanan ekonomi yang tidak ringan. Cadangan devisa mengalami penurunan, nilai tukar rupiah terus melemah, sementara kebutuhan menjaga kepercayaan pasar dan investor menjadi semakin penting.
Dalam situasi seperti ini, wajar bila pemerintah mencari berbagai cara untuk memperkuat pengelolaan ekonomi sekaligus menjaga stabilitas nasional.
Salah satu langkah yang kini menjadi perhatian adalah penerapan kebijakan ekspor satu pintu melalui DSI untuk sejumlah strategi komoditas.
Tujuan kebijakan ini jelas, yaitu memperkuat pengawasan ekspor, mencegah praktik under invoicing, meningkatkan penerimaan devisa, serta memastikan sumber daya alam memberikan manfaat yang lebih besar bagi kepentingan nasional.
Namun, sejak kebijakan tersebut diberlakukan, sejumlah pertanyaan mulai muncul dari kalangan pelaku usaha. Asosiasi petani sawit, eksportir, dan pelaku industri mempengaruhi mekanisme pembentukan harga, sistem pengawasan, hingga kemungkinan munculnya biaya tambahan yang dapat mengurangi daya saing ekspor Indonesia. Kekhawatiran mereka bukan semata-mata terhadap tujuan kebijakan, melainkan terhadap tata kelola yang akan mengiringi pelaksanaannya.
Beberapa pelaku industri menilai regulasi yang ada masih menyisakan ruang diskresi yang cukup besar. Di satu sisi pemerintah ingin memperkuat pengawasan terhadap arus ekspor dan devisa.
Namun di sisi lain, sejumlah kewenangan dan mekanisme transmisi yang diatur dalam kebijakan tersebut berpotensi menimbulkan gangguan jika tidak disertai transparansi dan akuntabilitas yang memadai.
Pada saat yang sama, tekanan ekonomi eksternal juga semakin nyata. Cadangan devisa Indonesia terus mengalami penurunan dalam beberapa bulan terakhir. Bank Indonesia harus menggunakan sebagian cadangan devisa untuk menjaga stabilitas nilai tukar rupiah yang terus ditekan. Hingga awal Juni 2026, nilai tukar rupiah bahkan sempat menembus kisaran Rp18.000 per dolar AS.
Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pemerintah memiliki alasan yang kuat untuk memperkuat pengawasan terhadap aktivitas ekonomi strategis. Akan tetapi, tantangan yang muncul bukan hanya soal bagaimana meningkatkan kapasitas kontrol negara, melainkan bagaimana memastikan kontrol tersebut dijalankan melalui tata kelola yang baik.
Pelajaran penting mengenai hal ini juga dapat ditemukan dalam kasus Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Berbagai kesalahpahaman yang kini sedang diproses hukum menunjukkan bahwa target yang besar, anggaran yang besar, dan kewenangan yang luas dapat menciptakan kerentanan apabila tidak disertai sistem pengawasan yang kuat. Persoalannya bukan semata-mata pada individu yang terlibat, melainkan pada desain tata kelola yang memungkinkan munculnya risiko tersebut.
Baik kebijakan ekspor satu pintu maupun pelaksanaan MBG sesungguhnya lahir dari tujuan yang sama, yaitu memperkuat kapasitas negara dalam mencapai sasaran pembangunan. Namun pengalaman menunjukkan bahwa semakin besar kewenangan yang diberikan, semakin besar pula kebutuhan akan transparansi, akuntabilitas, dan pengawasan yang efektif.
Oleh karena itu, kritik terhadap kebijakan ekspor satu pintu tidak dapat dipahami sebagai penolakan terhadap peran negara dalam perekonomian. Kritik tersebut justru dapat menjadi masukan untuk memperbaiki kebijakan desain sebelum berbagai permasalahan muncul dalam pelaksanaannya. Transparansi mekanisme harga, kejelasan aturan, perlindungan terhadap petani dan pelaku usaha, serta pengawasan yang independen menjadi bagian penting dari upaya membangun kepercayaan.
Dalam konteks inilah pertemuan Presiden dengan sejumlah ekonom senior menjadi menarik untuk dicermati. Tantangan ekonomi yang dihadapi Indonesia tampaknya tidak cukup dijawab hanya dengan memperluas instrumen pengawasan atau memperluas kewenangan negara. Yang dibutuhkan adalah kemampuan menemukan keseimbangan antara kontrol, efisiensi, kepastian usaha, dan kepercayaan publik.
Pada akhirnya, keberhasilan sebuah kebijakan tidak ditentukan oleh seberapa besar kendali yang dimiliki negara, melainkan oleh kemampuan menciptakan tata kelola yang transparan, kredibel, dan dapat dipertanggungjawabkan.
Di tengah tekanan terhadap rupiah, menurunnya cadangan devisa, serta berbagai agenda strategi yang sedang dijalankan, Indonesia tampaknya berada di persimpangan penting antara memperluas kontrol atau memperkuat tata kelola. Tantangan yang sesungguhnya adalah memastikan keduanya berjalan beriringan.

