DKI Jakarta Pusat – Pembangunan di wilayah Jakarta Pusat akan diprioritaskan pada pengembangan infrastruktur, hal ini mengemuka pada  usulan Musyawarah Perencanaan dan Pembangunan (Musrenbang) tingkat kota Jakarta Pusat (Jakpus).
Walikota Jakpus Mangara Pardede menerangkan, sejumlah pembangunan infrastruktur seperti pembangunan Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) di kelurahan yang belum memiliki Puskesmas, perbaikan gedung sekolah yang rusak, Pembangunan Ruang Publik Terpadu Ramah Anak (RPTRA), penataan torotoar, penanganan wilayah rawan genangan, peningkatan taman, jalur hijau dan urban farming.
“Untuk penataan torotoar ini kita ingin mengembalikan fungsi torotoar agar sesuai peruntukannya, bahkan kita akan membuat torotar di 8 Kecamatan agar ramah disabilitas,†ungkapnya dalam pembukaan Musrenbang tingkat kota Jakpus, Rabu (15/3).
Selain melakukan pembangunan dan pembenahan infrastruktur, pihaknya juga akan melakukan pembenahan kemasyarakatan di kawasan Johar Baru dan Jalan Tambak untuk menghindari adanya konflik. Sebab, selama ini permasalahan tawuran di wilayah tersebut masih belum terselesaikan.
Mangara menjelaskan, berdasarkan hasil survei yang sudah dilakukan pihaknya, ada puluhan kelompok pemuda di wilayah tersebut yang membutuhkan pelatihan dan pembinaan. Pihaknya, juga akan melakukan berbagai trobosan baru untuk menyelesaikan permasalahan kemasyarakatan yang ada di wilayah tersebut.
“Jadi akan kita lakukan penanganan jangka pendek, menengah, dan jangka panjang untuk mengatasi tawuran ini, untuk jangka pendek kita akan melakukan pemagaran dan pembuatan pos polisi di kawasan Jalan Tambak, sementara jangka menengah dan jangka panjang akan melakukan gathering dan outbond untuk meningkatkan kebersamaan masyarakat,†jelasnya.
Di tempat yang sama, Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta Prasetio Edi Marsudi meminta agar Pemkot Jakpus memperhatikan penataan kawasan padat dan kumuh. Menurutnya, penataan kawasan padat melalui Rumah Susun (Rusun) merupakan salah satu solusi. Seperti dengan pembangunan Rusun disertai pasar, seperti usulan yang diungkapkan Presiden Joko Widodo saat masih menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta.
“Aset kita itu banyak sekali, tolong buatkan satu pemukiman yang baik, di bawahnya itu pasar tradisonal, di atasnya Rusun,†ungkapnya.
Sementara itu, Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur DKI Jakarta Sumarsono menyatakan, penanganan usulan warga dalam Musrenbang dapat dilakukan secara bottom up dan top down
Dimana usulan yang tidak bisa diselesaikan di tingkat kota, dapat diselesaikan di tingkat dinas, begitupun sebaliknya. Sehingga, penanganan usulan warga dapat ditangani dengan baik melalui sistem ini. Pihaknya, bahkan menilai usulan masyarakat yang akan diakomodir  dalam Musrenbang ini merupakan miniatur Jakpus pada 2018 nanti, sehingga pelaksanaanya harus maksimal.
“Musrenbang ini bukan rapat biasa, ini rapat penting menyangkut hajat hidup orang banyak,†terangnya.
Terkait program peningkatan infrastruktur di wilayah Jakpus, Sumarsono menjelaskan prioritas tersebut sejalan dengan prioritas program kerja Pemerintah Provinsi DKI tahun 2018 mendatang. Sehingga, pihaknya menekankan, pelaksanaan Musrenbang tingkat kota Jakpus ini bisa memetakan usulan sesuai dengan program prioritas tersebut.
“Jadi nanti dilihat , warnanya sama tidak, sesuai nggak dengan tema sentral prioritas pemprov dengan usulan Musrenbang hari ini,†tegasnya.(keminfo Jakpus)
