Wartadki.com|Cibinong, – Banyaknya keluhan serta hujatan di masyarakat sudah menjadi konsumsi publik terhadap pelayanan petugas Pemadam Kebakaran (Damkar) Kabupaten Bogor.
Ketua LSM PENJARA PN, Deddy Karim mengatakan di Pos Induk Damkar Jalan Tegar Beriman, Kelurahan Pakansari, Kabupaten Bogor diketahui ada Sembilan Armada Damkar diparkirkan di halaman, ada Lima yang tidak bisa dioperasionalkan, hal ini berarti hanya ada Empat mobil Damkar yang dioperasionalkan, saya melihat mobil Damkar yang rusak dibiarkan begitu saja,” Ungkap Deddy Karim.
Lebih lanjut diungkapkan Deddy Karim, bahwa apa yang dikatakan masyarakat ada benarnya, Mobil Damkar pada rusak dan tidak terawat. Deddy Karim, langsung menuju bengkel yang berlokasi di dua tempat, jalan Raya Bogor dan jalan Pondok Rajeg, dirinya melihat kondisi mobil Pemadam Kebakaran ada terparkir di halaman bengkel, kerusakan mobil damkar beda- beda kerusakannya, ada kepala selangnya Bocor, kompresor rusak dan tombol RPM Error tidak berfungsi, sangat miris,” Ungkap Deddy Karim.
“Padahal anggaran pemeliharaan dan perawatan mobil damkar itu ada anggrannya ?, Apakah Dinas Damkar mempunyai hutang dengan ke pihak ketiga ?, akibat nya mobil damkar tidak bisa di perbaiki karena harus membayar hutang ke pihak ke tiga , agar tidak menjadi fitnah dan praduga, Deddy Karim akan berkordinasi dengan BPK RI sekaligus melampirkan alat bukti, untuk dukungan laporan mempermudah di audit Dinas Pemadam Kebakaran Kabupuaten Bogor,” tegas Deddy Karim.
“Personel Damkar kan selalu siaga, namun jika bertugas dengan armada yang seadanya bisa mempengaruhi pelayanan ke masyarakat , begitu juga keamanan dan keselamatan petugas saat bertugas harus di perhatikan juga resiko nya karena berhubungan dengan nyawa seseorang,”
Deddy mengatakan, tiap tahun Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Joko Widi Utomo selalu menganggarkan Anggaran Perawatan dan Pemeliharaan untuk Armada Mobil Damkar, namun nyatanya Lima mobil Damkar rusak dan tidak terawat, PPK Joko Widi Utomo harus bertanggung jawab dan bisa menjelaskan ke masyarakat,” tegas Deddy Karim.
“Disisi lain kami temukan berdasarkan hasil observasi di lapangan, Pegawai Angkatan 7 yang berjumlah 120 pegawai, tidak mendapatkan seragam dinas, seharusnya pegawai mendapatkan baju dinas, namun nyata nya 120 pegawai Angkatan 7 harus membeli baju dinas sendiri, Baju Dinas itu ada Anggarannya, ini menjadi pertanyaan kami, anggarannya kemana , atau di gunakan untuk yang lain , sampai pegawai tidak mendapatkan baju dinas, ” ujarnya.
“Kami temukan lagi berdasarkan hasil observasi di lapangan di setiap sektor – sektor damkar Kabupaten Bogor, melihat dengan kasat mata di salah satu sektor pegawai dan petugas sedang patungan untuk membeli Alat Tulis Kantor (ATK), setelah ditelaah beberapa pegawai sektor mengatakan sejak kurang Lebih 8 bulan sudah tidak mendapatkan ATK lagi dari Kantor Damkar Cibinong, jadi kami harus patungan untuk membeli ATK, padahal kami dituntut harus membuat laporan, harus kerja profesional sebagai petugas damkar , dengan kebijakan bersama kami patungan untuk membeli Alat Tulis Kantor, ucap salah satu pegawai yang tidak bisa disebutkan namanya,” jelas Deddy Karim.
“Atas temua ini, kami LSM PENJARA PN, tegas pihaknya meminta BPK RI segera di audit Dinas Damkar Kabupaten Bogor, diduga anggaran lembaga tidak berdasarkan kebutuhan prioritas, hanya mengutamakan kepentingan hanya sebagian pihak – pihak untuk mendapat keuntungan sendiri – sendiri, Tutup Deddy Karim
Saat wartawan mendatangi kantor Damkar Kabupaten Bogor meminta klarifikasi, agar berita berimbang, Kadis tidak ada di kantor dan memblokir nomor telepon, bahkan Kabag Umpeg juga tidak ada di kantor, Kadis memblokir nomor wartawan dan LSM.
