Wartadki.com|Jakarta – Bupati Gayo Lues Muhammad Amru mengapresiasi Konferensi Transfer Fiskal Ekologis yang digagas Akademi Ilmu Pengetahuan Indonesia (AIPI) dan Akademi Ilmuwan Muda Indonesia (AIMI) berkerjasama dengan World Research Institute (WRI) yang turut dihadiri Menteri Keuangan Sri Mulyani.
“WRI, AIPI, dan AIMI memahami betul isi hati kepala daerah yang daerahnya kaya hutan, seperti Gayo Lues. Dilematis, pasti. Satu sisi, ingin mensejahterakan masyarakat. Sisi lain, pemanfaatan lahan, terbatas,” kata Muhammad Amru, selepas konferensi, Jakarta, Kamis (1/8/2019)
Menjaga hutan, tegasnya, bukanlah perkara mudah dan murah. Biaya yang timbul baik secara langsung maupun tidak langsung—berupa kehilangan kesempatan untuk
pengusahaan dan pemanfaatan ekonomi dari hutan—mestinya didukung dalam bentuk insentif yang tepat dan memadai untuk mendorong perlindungan dan pemulihan hutan secara berkelanjutan.
Karenanya, sambungnya, wacana dan upaya pengusulan tutupan hutan sebagai salah satu indikator penghitungan Dana Alokasi Umum (DAU) dinilainya sangat tepat.
“Salah satu kemungkinan wujud insentif yang nyata adalah tambahan DAU bagi daerah kaya hutan,” ujarnya.
Tambahan DAU tersebut, jelasnya, dapat didasarkan pada luas tutupan hutan dari daerah bersangkutan dan diberikan tiap tahun berdasarkan tingkat tutupan hutan yang ada.
“Kalau tidak, kami (Pemerintah Gayo Lues) juga sulit menjaga dan melestarikan hutan yang ada. Sebab, tidak ada kompensasi pemberdayaan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan bagi masyarakat yang sudah menjaga hutan melalui tambahan anggaran tadi,” sebutnya.
