Wartadki.com|Depok, — Kemandirian ekonomi kini menjadi prioritas utama dalam program pembangunan nasional. Pada tingkat mikro, kemandirian ekonomi itu diwujudkan dengan peran aktif dari warga dengan bertransformasi dari konsumen menjadi pelaku usaha produktif. Hal ini diungkapkan Wakil Ketua Komisi D DPRD Kota Depok, H.Igun Sumarno, S.Pd, MM, dalam kegiatan Reses Masa Sidang III Tahun 2025 bertempat di Kelurahan Sukamaju, Kecamatan Cilodong, pada Selasa sore, (07/10/2025).
Menurut Ketua DPD PAN Kota Depok ini, membangun kemandirian ekonomi itu harus dimulai dari merubah mindset dari konsumen menjadi pelaku usaha produktif.
Untuk itu, lanjutnya, masyarakat yang memiliki kemampuan atau keterampilan, mengorganisir dengan membentuk kelompok usaha.
“Selama ini, Sebagian besar masyarakat kita hanya menjadi konsumen. Ke depan, kita ubah mindset menjadi pelaku ekonomi. Misalnya, dengan membentuk kelompok kuliner yang bisa buka setiap malam Minggu, agar ekonomi warga terus berputar,” ujar H.Igun Sumarno.
H.Igun Sumarno, menjelaskan agar aspirasi warga tidak hanya berfokus pada pembangunan infrastruktur semata, tetapi juga menyentuh bidang pemberdayaan ekonomi seperti pembentukan kelompok UMKM. Masyarakat yang memiliki keterampilan diharapkan dapat menuangkannya melalui kegiatan produktif yang berdampak ekonomi.
Teknologi Hidrolik Untuk Mengatasi Sampah
Pada kesempatan tersebut, H. Igun Sumarno juga menyoroti persoalan sampah yang masih menjadi tantangan di Sukamaju, Cilodong. Ia menyampaikan rencana menghadirkan kendaraan sampah berteknologi hidrolik untuk meningkatkan efisiensi pengangkutan. Sebelum itu, warga diimbau agar mulai melakukan pemilahan sampah dari sumbernya, terutama plastik dan sampah organik.
“Insya Allah, tahun 2026 kita targetkan persoalan sampah bisa semakin teratasi. Namun harus dimulai dengan disiplin memilah sampah sejak dari rumah,” jelasnya.
Dalam kesempatan yang sama, Lurah Sukamaju Ari Basuki mengajak warga agar memanfaatkan momentum reses ini untuk menyampaikan aspirasi dan kebutuhan wilayah secara tertulis melalui proposal.
“Gunakan kesempatan ini untuk menyampaikan keinginan atau kebutuhan wilayah. Sampaikan melalui RT atau RW agar bisa kita tindaklanjuti bersama,” ujarnya.
Camat Cilodong: Program Wajib Belajar 13 Tahun
Sementara itu, Camat Cilodong Zainal Arifin dalam sambutannya menambahkan pentingnya dukungan masyarakat terhadap program wajib belajar 13 tahun, dimulai dari jenjang PAUD hingga SMP.
Ia juga menyampaikan bahwa Pemkot Depok telah bekerjasama dengan sekolah swasta untuk menampung siswa yang tidak tertampung di sekolah negeri melalui program pendidikan gratis.
“Jangan khawatir bila tidak tertampung di sekolah negeri, pemerintah telah menyiapkan sekolah swasta mitra yang biayanya ditanggung Pemkot,” jelasnya.
Warga juga menyampaikan aspirasi terkait penanganan banjir di sekitar Situ Bahar dan Kali Jantung. Pemerintah kelurahan telah mengirimkan surat usulan ke dinas terkait, dan berharap dukungan DPRD dalam proses pengawalan agar segera terealisasi.
