Wartadki.com_Bogor – Ekspos Data Badan Pusat Statistika (BPS) Kota Bogor dilakukan berbarengan dengan Briefing Staf di Paseban Sri Bima, Balai Kota Bogor, Jalan. Ir. Juanda, Kota Bogor, Selasa (18/09/2018) pagi.
Dalam ekspos tersebut, Kepala BPS Kota Bogor Bambang memaparkan data mengenai Indeks Pembangunan Manusia (IPM), kemiskinan, ketenagakerjaan, yakni angkatan kerja dan pengangguran, laju pertumbuhan ekonomi dan inflasi di hadapan Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Bogor Ade Sarip Hidayat dan jajaran kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD), Lurah dan Camat.
“Data yang saya sampaikan ini hasil dari tahun 2017 karena yang tahun 2018 masih dalam proses pengumpulan data ke lapangan dan pengolahan data,†ujarnya.
Bambang mengatakan, sejauh ini evaluasi secara umum Kota Bogor ada peningkatan yang lebih baik meskipun tidak terlalu signifikan. Hal ini dapat dilihat pada IPM Kota Bogor yang hanya naik 0,66 persen dari sebelumnya 74,50 di 2016 menjadi 75,16 di 2017. Tidak signifikannya kenaikan IPM ini bukan tanpa alasan, mengingat komponen dalam menghitung IPM seperti Angka Harapan Hidup (AHH), Rata-rata lama sekolah, angka harapan sekolah dan pengeluaran perkapitanya juga tidak mengalami kenaikan yang tinggi.
“AHH hanya naik 0,06 persen, rata-rata lama sekolah naiknya hanya 0,01 persen, angka harapan sekolah naiknya 0,36 persen dan pengeluaran perkapita dari sebelumnya Rp 10.662 di 2016 menjadi Rp 10.940 di 2017,†tuturnya.
Ia menjelaskan, rata-rata lama sekolah di Kota Bogor dihitung dari jumlah seluruh penduduk usia 5 tahun keatas baik yang masih sekolah ataupun putus sekolah, di dapat angka 10,29 pada 2017 atau dapat dikatakan rata-rata tingkat pendidikannya baru sampai kelas 2 SMA atau belum sampai tamat. Sementara angka harapan sekolahnya dari sebelumnya 13,01 meningkat di angka 13,37 atau sudah tamat SMA namun tidak lanjut kuliah.
“Data angka pengangguran di Kota Bogor juga masih cukup tinggi di angka 9,57 persen atau dari 100 orang usia kerja, 9-10 orang masih menganggur,†imbuhnya.
Masih tingginya angka pengangguran, kata Bambang, sedikit banyak mempengaruhi angka kemiskinan Kota Bogor yang sejak 2012 sampai 2017 turun secara lambat hanya sekitar 1 persen. Data 2017 angka kemiskinan Kota Bogor berada di angka 7,11 persen atau berada di peringkat ke-7 di Jawa Barat. Angka kemiskinan ini terbilang tinggi jika dibandingkan dengan Kota Depok yang hanya 2,34 persen.
“BPS hanya bisa menyiapkan data, kami harap Pemkot Bogor bisa melihat data secara terbuka kemudian bisa mengambil kebijakan yang tepat terutama dalam hal pengentasan kemiskinan harus sama-sama melihat secara langsung, jangan sampai salah sasaran,†katanya.
Sementara itu, Sekda Kota Bogor Ade Sarip Hidayat menuturkan, dengan data dari BPS ini bisa menjadi referensi bagi kepada dinas, camat dan lurah di Kota Bogor untuk semakin meningkatkan kinerjanya dalam mencapai target yang telah ditentukan untuk 5 tahun kedepan.
