Wartadki.com| Bogor -Wali Kota Bogor Bima Arya menginginkan agar kesenjangan informasi dan pengetahuan antara birokrasi, pejabat, aparatur negara dengan para pelaku usaha yang di luar supaya diperkecil. Sebab, jika dibiarkan kesenjangan itu akan semakin jauh.
Jangan sampai para pelaku usaha terutama pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) merasa tidak diayomi dan pemerintah tidak dibutuhkan, sehingga tidak ada sinergi.
“Inilah pesan saya kepada kepala dinas (Koperasi dan UMKM), begitu. Ini supaya kita bisa sama-sama lari,” ungkap Bima saat memberikan sambutan sekaligus dukungannya pada penutupan acara Roadshow Saudagar Nusantara Bogor di Paseban Sri Baduga, Balai Kota Bogor, Senin (17/09).
Oleh karena itu, ia mengaku senang datang menghadiri acara seperti itu. Sebab, bisa mengasah sense untuk memperbarui informasi terbaru soal teknologi informasi maupun kecenderungan bisnis. Karena kalau tidak demikian maka paradigmanya akan sangat usang sekali.
“Kenapa basi, karena APBD Kota Bogor ini Rp 2,3 triliun. Itu uang yang harusnya bisa lebih efektif kalau disalurkannya dengan tepat. Saya sering merasa sayang menghamburkan uang (APBD) yang tidak jelas output-nya. Apalagi kalau ada masukan dari teman-teman (pelaku UMKM) kan, jelas. Karena bisa ada masukan harusnya yang dibantu ini, yang dikucurkan bantuan itu yang ini,” papar Bima.
Belajar dari tahun-tahun sebelumnya, maka terang Bima, sejak dua tahun terakhir ini Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor merapikan APBD agar input dan output bisa “nyambung.”
“Contoh visinya memberantas kemiskinan, mengurangi pengangguran. Kegiatannya seminar, workshop. Berkurang tidak orang miskinnya, tidak. Mana bisa berkurang dengan workshop, seminar dan diskusi. Terus saja hanya melakukan kajian-kajian,” imbuhnya.
