Warta DKI
Ragam

Total Dana Haji Rp 100 Triliun Diserahkan ke BPKH

DKI Jakarta- Menteri Agama (Menag) Lukman Hakim Saifuddin memastikan, seluruh dana haji yang komponennya terdiri dari setoran awal, Â nilai manfaat atau otimalisasi, serta Dana Abadi Umat (DAU) seluruhnya akan diserahkan ke Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH).
“Seluruh dana haji akan diserahkan ke BPKH, diserahkan pada akhir Agustus ini yang sifatnya umum, dan kedua lebih detil menunggu proses penyelenggaraan haji tahun ini selesai,” kata Lukman usai diskusi Forum Merdeka Barat 8 yang mengulas dana haji di Jakarta, Sabtu (5/8) lalu.
Penyerahan kepada BPKH itu, menurut Menag, dilakukan berdasarkan Undang-Undang (UU) Nomor 34 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Haji. Meski diserahkan seluruhkan, Menag meyakinkan, bahwa BPKH  tidak bisa begitu saja mengivestasikan dana haji. “BPKH harus membuat renstra, lalu di breakdown, kemudian  dikonsultasikan ke DPR,” ujarnya.
Diakui Menag, jika mekanisme kontrol yang diatur UU begitu ketat, sehingga BPKH harus membuat renstra, lalu kemudan renstra itu harus mendapat persetujuan dari DPR. “Setiap 6 bulan juga harus menyampaikan laporannya tidak hanya ke Presiden, tetapi juga ke DPR RI,” sambung Menag.
Berdasarkan hasil audit per 2016, dana haji baik setoran awal, nilai manfaat, dan dana abadi umat mencapai Rp 95,2 triliun. Akhir tahun ini, diperkirakan total dana haji sekitar Rp 100 Triliun. Adapun penempatannya per 31 Desember 2016 adalah: di Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) sebesar Rp35,65 triliun, deposito berjangka syariah sebesar Rp54,57 triliun, dan Surat Utang Negara (SUN) sebesar sebesar 10 juta dollar AS atau Rp136 miliar
Hati-hati
Mengenai penggunaan Dalam penjelasannya, Menag kembali menegaskan, prinsipnya adalah bahwa apapun bentuk investasi yang akan dilakukan terhadap dana haji, harus mengikuti prinsip-prinsip dasar yang diatur UU seperti, syariah, penuh kehati-hatian, aman, likuiditasnya juga baik.
“Dan yang tidak kalah pentingya adalah nilai manfaat itu harus kembali ke jamaah haji itu sendiri atau untuk kemaslahatan umat yang lebih luas,” tutur Menag.(setkab)

Related posts

Kementerian Pertanian Perkuat Kerja Sama Dengan FAO

Redaksi

PMKRI Bogor Raya, Menyuarakan dan Ikut Membangun

Redaksi

Tuntutan JPU Dipatahkan Oleh Majelis Hakim PN Jakarta Utara

Redaksi

Jembatan Amblas, Jalur Jonggol-Cianjur Terputus Total

Redaksi

Pemkot Bogor Bebaskan Tagihan PBB-P2 Dengan NJOP Dibawah Rp 100 Juta

Redaksi Wartadki

Dinkes Kota Depok Siagakan Personel di City Operations Room

Redaksi

Leave a Comment