Wartadki.com|Jakarta – Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyampaikan bahwa pengelolaan anggaran dalam pemerintahan yang baik (good governance) memiliki konsekuensi yakni tata kelola harus bersih, transparan, dan akuntabel.
Pada bagian lain sambutannya di acara Kenduri Kebangsaan, Presiden Jokowi menyampaikan bahwa Aceh mendapatkan dana otonomi khusus yang tidak sedikit dan kadang itu juga membuat iri provinsi lain.
“Tadi saya tanya ke Pak Gubernur berapa dana otsus kita, 8 triliun untuk tahun ini. Betul Pak Gub? 8 triliun, plus APBD 9 triliun, berarti 17 triliun. Dan tentu saja APBD di kabupaten dan kota yang ada di Provinsi Aceh,†ujar Presiden di Sekolah Sukma Bangsa, di Kabupaten Bireuen, Provinsi Aceh, Sabtu (22/2).
Anggaran 17 triliun yang dikelola itu, menurut Presiden, sangat besar apalagi jika ditambah dengan APBD yang ada di kabupaten dan kota. “Tetapi bagaimana tata kelolanya? Bagaimana government-nya? Apakah APBD itu tepat sasaran? Bermanfaat untuk rakyat? Dirasakan oleh rakyat? Itu yang masih menjadi tanda tanya saya,†ujar Presiden.
Untuk itu, sebelumnya Ketua Umum Partai Nasdem, Surya Paloh menyampaikan kepada Presiden Jokowi terkait asistensi. “Saya bertanya pada pemerintah daerah, perlu ndak? Kalau perlu, besok langsung saya dampingi. Jangan ngomong, “Ya, nanti kita beri asistensi,†ujarnya.
Penggunaan APBD, lanjut Presiden dititipkan kepada seluruh bupati, wali kota,.dan gubernur. “Gunakan secara fokus, berikan prioritas hal yang sangat penting. Dan saya juga harus sampaikan apa adanya, angka 14 persen angka kemiskinan itu besar. Selesaikan dulu masalah ini,†kata Presiden.
Kepala Negara juga berpesan agar memberikan perhatian kepada angka kemiskinan 14 persen, lewat program-program yang didesain agar pengentasan kemiskinan segera bisa diselesaikan. Investasi Pada kesempatan tersebut, Presiden Jokowi juga menyampaikan soal investasi yang saat ini menjadi rebutan banyak negara.
Perebutan investasi, menurut Presiden, karena semakin banyak arus kapital/modal / investasi masuk, adanya capital inflow, insyaallah dipastikan negara tersebut pertumbuhan ekonomi akan semakin baik. Hal yang sama, lanjut Presiden, juga berlaku untuk provinsi, kabupaten, dan kota. “Begitu banyak investasi yang masuk, begitu banyak arus modal masuk, peredaran uang semakin banyak masyarakatnya akan lebih sejahtera,†katanya. (Setkab)
