Warta DKI
FituredOpini

Republik Orang Penting

Republik Orang Penting

Republik Orang Penting

Oleh: Saskia Ubaidi

Di Indonesia, terkadang kita perlu tahu siapa seseorang sebelum memutuskan bagaimana memperlakukannya. Pejabat atau bukan? Punya jabatan apa? Keluarganya siapa? Kenal siapa? Pertanyaan-pertanyaan itu terdengar biasa. Namun setelah 81 tahun Indonesia merdeka, mungkin sudah waktunya kita melihatnya sebagai persoalan yang lebih serius.

Kita telah merdeka sebagai bangsa, tetapi belum sepenuhnya merdeka dari kebiasaan mengukur martabat manusia melalui statusnya. Perhatikan kehidupan sehari-hari. Ketika seorang pejabat memasuki ruangan, suasana bisa berubah. Sambutan berbeda. Kursi disiapkan. Orang ingin bersalaman dan berfoto. Nama serta jabatan disebut lengkap.

Menghormati pejabat tentu tidak salah. Jabatan publik memang memiliki kehormatan sekaligus tanggung jawab. Persoalannya muncul ketika penghormatan kepada jabatan berubah menjadi pengistimewaan terhadap orang yang menyandangnya. Sebaliknya, seseorang tanpa jabatan, tanpa kekayaan, tanpa nama keluarga terkenal, atau tanpa koneksi sering harus berusaha lebih keras hanya agar didengar.

Kita memang tidak mengenal kasta secara resmi. Konstitusi menempatkan warga negara dalam kedudukan yang sama. Tetapi dalam kehidupan sosial, kita seperti terus menciptakan kasta-kasta baru.

Lantas siapa yang dianggap penting? Jabatan, gelar, rumah, kendaraan, sekolah anak, tempat berlibur, lingkaran pergaulan, sampai siapa yang kita kenal dapat menjadi penanda posisi seseorang.

Media sosial membuat semuanya semakin terbuka. Keberhasilan tidak lagi cukup dicapai, tetapi juga diperlihatkan. Kekayaan tidak hanya dinikmati, tetapi kadang dipertontonkan. Kedekatan dengan orang berpengaruh pun dapat menjadi pengakuan sosial.

Tanpa sadar kita membangun pembagian sederhana: siapa yang dianggap penting dan siapa yang dianggap biasa. Kita bahkan mempunyai istilah yang sangat akrab: “orang dalam”. Dua kata itu mengatakan banyak hal tentang masyarakat kita.

Mengenal seseorang dianggap dapat memperpendek jalan panjang. Nama tertentu dapat membuka pintu. Kedekatan dengan kekuasaan bisa memberikan akses yang tidak dimiliki orang lain. Jika itu terjadi, persoalannya bukan lagi sekadar gaya hidup atau pergaulan. Ia menyentuh soal kesempatan. Tetapi bukannya dalam sebuah republik, kesempatan seharusnya tidak ditentukan oleh pertanyaan: Anda kenal siapa?

Bukan Soal Kaya dan Miskin

Mengkritik budaya status bukan berarti memusuhi orang kaya. Kekayaan bukan kesalahan. Keberhasilan juga bukan sesuatu yang harus dicurigai. Orang yang bekerja keras, membangun usaha, menciptakan lapangan kerja, menghasilkan karya, atau mencapai prestasi tentu berhak menikmati hasilnya.

Masalah muncul ketika kekayaan ikut menentukan nilai seseorang di mata masyarakat. Ketika orang kaya otomatis dianggap lebih penting. Ketika jabatan membuat seseorang merasa berhak mendapat perlakuan khusus. Ketika koneksi menentukan kesempatan. Dan ketika warga biasa mulai percaya bahwa tanpa mengenal orang yang tepat, jalannya akan selalu lebih sulit.

Pada titik itulah ketimpangan tidak lagi hanya berbicara tentang pendapatan. Ada bentuk ketimpangan lain yang jarang dibicarakan: ketimpangan martabat. Secara hukum kita sama, tetapi secara sosial belum tentu diperlakukan sama.

Mentalitas yang Belum Ikut Merdeka

Indonesia pernah hidup dalam masyarakat kolonial yang sangat hierarkis. Manusia ditempatkan dalam lapisan-lapisan sosial. Kedudukan menentukan perlakuan, sementara kedekatan dengan pusat kekuasaan membawa privilese.

Kemerdekaan menghapus struktur kolonial itu. Tetapi struktur dapat dihapus melalui perubahan politik dan hukum. Mentalitas membutuhkan waktu jauh lebih panjang. Bentuknya pun dapat berganti.

Dulu manusia dibedakan antara lain berdasarkan ras dan kedudukan dalam pemerintahan kolonial. Hari ini hierarki sosial dapat muncul melalui jabatan, kekayaan, gelar, keluarga, jaringan, atau kedekatan dengan kekuasaan.

Mungkin karena itu kita masih mudah terpesona oleh simbol status. Kita melihat gelar sebelum mendengar gagasannya. Melihat jabatan sebelum menilai pekerjaannya. Melihat kekayaan sebelum mengetahui bagaimana ia memperolehnya. Tanpa sadar, kita kembali menempatkan manusia dalam tangga sosial: ada yang dianggap di atas dan ada yang dianggap di bawah.

Perlombaan Menjadi “Seseorang”

Mentalitas status bukan hanya persoalan elite. Kelas menengah pun hidup di dalam tekanan yang sama. Kita bekerja untuk memperoleh pendidikan yang lebih baik, rumah yang nyaman, tabungan, pekerjaan, dan rasa aman. Semua itu wajar.

Namun kebutuhan untuk hidup lebih baik kadang bercampur dengan kebutuhan untuk terlihat berhasil. Rumah bukan lagi sekadar tempat tinggal. Kendaraan bukan hanya alat transportasi. Liburan, restoran, sekolah anak, pakaian, bahkan lingkungan pergaulan dapat berubah menjadi penanda posisi sosial.

Kita ingin naik kelas. Setelah naik kelas, kita ingin orang lain mengetahuinya. Media sosial memperbesar panggung tersebut. Yang kaya ingin terlihat semakin kaya. Yang berhasil ingin terlihat semakin berhasil. Yang mempunyai akses menunjukkan dengan siapa ia bergaul.

Sementara yang berada di luar lingkaran itu terus membandingkan kehidupannya dengan kehidupan orang lain. Kita akhirnya bukan hanya menghadapi kesenjangan ekonomi, tetapi juga kecemasan status: takut dianggap belum berhasil, takut terlihat biasa, takut tidak masuk lingkaran, dan takut tidak dianggap penting.

81 Tahun, Apa yang Belum Merdeka?

Setiap Agustus kita berbicara tentang kemerdekaan. Kita mengenang perjuangan melawan penjajahan, mengibarkan Merah Putih, lalu berbicara tentang pembangunan, kemiskinan, pendidikan, kesejahteraan, dan keadilan. Semua itu penting.

Namun setelah 81 tahun, mungkin kita juga perlu membicarakan kemerdekaan yang lebih berarti. Kemerdekaan dari kebiasaan mengukur manusia berdasarkan status, kekayaan, akses, dan kedekatannya dengan kekuasaan.

Republik yang benar-benar merdeka bukan republik tanpa orang kaya. Bukan pula republik tanpa pejabat, elite, atau orang-orang berpengaruh. Republik yang merdeka adalah republik tempat kekayaan tidak menentukan martabat, koneksi tidak menentukan hak, dan kedekatan dengan kekuasaan tidak menentukan kesempatan.

Pejabat dihormati karena tanggung jawab publik yang diembannya, bukan karena dianggap lebih tinggi sebagai manusia. Pengusaha dihargai karena nilai yang diciptakannya, bukan semata-mata karena kekayaannya. Dan seorang warga yang tidak mempunyai jabatan, tidak berasal dari keluarga terkenal, serta `tidak mengenal orang berkuasa tetap mempunyai kesempatan yang sama untuk menentukan masa depannya.

Delapan puluh satu tahun lalu kita memerdekakan sebuah bangsa. Kini ada pekerjaan kemerdekaan yang mungkin jauh lebih panjang: memerdekakan cara kita memandang sesama manusia.

Sebab selama kita masih perlu bertanya “Dia siapa?” sebelum menentukan bagaimana kita memperlakukannya, ada bagian dari mentalitas kita yang belum benar-benar merdeka.

Related posts

Denny JA Foundation Gelar Pelatihan Puisi Esai Bagi Mahasiswa Calon Guru UPH

Redaksi

Kapolres Bogor Gelar Jumat Curhat, Mendengarkan Aspirasi Masyarakat Memberi Solusi

Redaksi

Sidang Lanjutan Perkara Tabrak Lari, Ini Kata Terdakwa

Redaksi

Menuju 2029, Sudahkah Mesin Partai Mulai Dipanaskan ?

Redaksi

Ungkap Kasus Narkoba, Polres Bogor Amankan 21 Orang Tersangka

Redaksi

Koorpus Force-MI, Ramdhan: Penangkapan Perekrut BA, Bukti Serius Polresta Bogor Kota Berantas Judi Online

Redaksi

Leave a Comment