Warta DKI
FituredPendidikan

Praktisi Hukum Roni Prima Panggabean Mengkritik Keras Dunia Pendidikan di era Jokowi

Praktisi Hukum Roni Prima Panggabean Mengkritik Keras Dunia Pendidikan di era Jokowi

Wartadki.com|Jakarta, —  Kasus dunia pendidikan tak habis-habisnya dibahas sampai era kepemimpinan Presiden Jokowi  yang akan berakhir. Hal ini membuat beberapa akademisi dan praktisi melontarkan kritik dan komentarnya soal pendidikan. Satu di antaranya, Praktisi Hukum, Roni Prima Panggabean atau kerap disapa Bang Rons.

Dalam analisisnya, bahwa nawacita yang digadang-gadang pemerintah saat ini khususnya dibidang pendidikan seakan hilang dihembus angin.

Bahkan kata dia, kegagalan pemerintahan saat ini baik lemabga Eksekutif sebagai pelaksana dan Legislatif sebagai fungsi pengawasan dalam hal ini ‘setali tiga uang.

“Legislatif ibarat macan ompong yang tak berdaya melakukan fungsinya terhadap kementerian pendidikan,” ujar Bang Rons, di Jakarta Selatan, Rabu (2/10/2024).

Tak hanya itu, ia juga memepertanyakan anggaran pendidikan yang seminin-mininya 20% dari postur APBN kemana rimbanya? “Konsitusi kita tegas dan jelas mengatur tentang pendidikan, bahwa dalam pasal 31 UUD 1945 tentang penempatan BAb XIII Pendidikan dan Kebudayaan yang telah dilakukan amandemen keempat UUD 1945 ini,” ujarnya kembali.

Di mana, setiap warga negara berhak memperoleh pendidikan, setiap waraga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintahan wajib membiayainya. “Pemerintah menjamin satu sistem pendidkan nasional yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalm rangka mencerdaskan kehidupan bangsa yang diatur dalam undan-undang. Negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang- kurangnya 20% dari anggaran pendapatan negara dan daerah,” bebernya.

Pemerintah, tambahnya,  memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan menjunjung tinggi nilai-nilai agama serta persatuan bangsa, kata dia, tak lain untuk kemajuan dan peradaban serta kesejahteraan umat manusia.

Bahwa Kementerian Pendidikan Nadiem Makarim yang dalam hal ini bertanggungjawab penuh untuk menuntaskan dan mengentaskan revolusi dibidang pendidikan telah gagal.

Tentunya ini PR Berat bagi Presiden Terpilih Prabowo Subianto untuk menempatkan orang yang tepat dibidang pendidikan apalagi Indonesia ingin mencapai Indonesia Emas 2045, jika tetap seperti ini maka Indonesia Emas hanya Omong-omon,” ucapnya.

Related posts

KPK Memanggil 10 Orang Saksi Pejabat DPUPR Kabupaten Bogor Serta BPK

Redaksi

Pengadilan Tinggi Jakarta Menghukum Dirut  PT. TBS Bayar Rp 1,7 Miliar Ditambah Bunga 6% /Tahun

Redaksi

Pemkab Bogor Bersama Forkopimda dan Unsur Masyarakat Kompak Kendalikan Inflasi Daerah

Redaksi

Tim Kuasa Hukum PT HCE Berharap Perkara Dugaan Wanprestasi PT FCM Berujung Damai

Redaksi

Polsek Cilincing Berupaya Kembangkan Informasi Pemilik Sabu Yang Terungkap Dari Persidangan

Redaksi

Agenda Tahunan Lomba Kemasan Kaulinan Urang Lembur Kembali Digelar

Redaksi

Leave a Comment