Warta DKI
Hukum

Optimalisasi Program Kerja, Rutan Kelas I Depok Jalin MoU

Wartadki.com| Depok – Sistem pemasyarakatan adalah suatu tatanan mengenai arah dan batas serta cara pembinaan WBP berdasarkan Pancasila yang dilaksanakan secara terpadu antara pembina, yang dibina dan masyarakat untuk meningkatkan kualitas Warga Binaan.

Rutan Kelas I Depok menjalin kerja sama dengan 11 Mitra Kerja, baik stakeholder, yayasan dan lembaga melalui Penandatanganan Nota Kesepahaman Bersama (MoU) yang digelar pada hari Selasa, (23/3) di Gedung 1 Rutan Kelas I Depok.
Penandatanganan Nota Kesepahaman ini terkait Pelaksanaan Pembinaan bagi Warga Binaan di Rutan Kelas I Depok, yang merupakan salah satu bentuk komitmen Rutan Kelas I Depok terhadap peningkatan Kualitas pembinaan bagi Warga Binaan.

Kepala Rutan Kelas I Depok Anton, mengatakan bahwa ” Berhasilnya sistem Pemasyarakatan dipengaruhi oleh 3 Pilar yakni Narapidana itu sendiri, Petugas Pemasyarakatan dan Masyarakat, terima kasih kami ucapkan atas dukungan dan sinergi rekan – rekan semua, dengan adanya kegiatan Nota kesepahaman ini kita bisa menjalin sinergi yang lebih baik untuk mewujudkan optimalisasi publik yang berkualitas,”, Ungkapnya dalam sambutan singkatnya.
Nota kesepahaman ini adalah bukti nyata Rutan Kelas I Depok untuk terus berupaya menjalin sinergi dengan stakeholder,yayasan dan lembaga untuk saling bahu membahu memberikan pelayanan dan pembinaan yang terbaik untuk WBP.

Related posts

Tiga Oknum BNN, Perjualbelikan Barang Bukti Tangkapan

Redaksi Wartadki

Polsek Gunung Putri Pasang CCTV di Seluruh Jalan Desa Yang Dilintasi Jalan Provinsi dan Kabupaten Bogor

Redaksi

Polsek Cileungsi Polres Bogor Amankan Pelaku Curanmor Yang Tertangkap Warga

Redaksi

Sosok Soleh Tak Bisa Dihadirkan, Majelis Hakim Harus Memutuskan Perkara Berdasarkan Fakta dan Bukti Persidangan

Redaksi Wartadki

Kapolresta Barelang, Kasat dan Personil Sat Reskrim Menerima Penghargaan Dari Komisi Nasional Perlindungan Anak

Redaksi Wartadki

Pemilik Polis Bumiputera: Kembalikan Uang Kami Rp 165 M, Meminta Komisi Yudisial  Memeriksa Oknum Hakim PN Jakarta Pusat

Redaksi

Leave a Comment