Warta DKI
FituredOpini

Merdeka Dari Satu Pangan

Merdeka Dari Satu Pangan

MERDEKA DARI SATU PANGAN

Oleh: Saskia Ubaidi

Delapan puluh satu tahun Indonesia merdeka. Di tengah berbagai pencapaian bangsa, ada satu bentuk kemandirian yang jarang kita bicarakan sebagai bagian dari kemerdekaan: kemampuan menentukan apa yang kita tanam, produksi, dan makan berdasarkan kekayaan alam kita sendiri.

Indonesia sesungguhnya bukan negeri yang kekurangan sumber pangan. Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), mencatat Indonesia memiliki 2.564 spesies pangan lokal, termasuk lebih dari 77 sumber karbohidrat.

Angka itu menunjukkan kekayaan yang luar biasa. Namun sekaligus menyimpan paradoks. Alam menyediakan begitu banyak pilihan, sementara pola konsumsi kita justru semakin bertumpu pada sedikit komoditas.

Yang paling nyata adalah beras. Tidak ada yang salah dengan beras. Persoalannya muncul ketika beras tidak lagi sekadar salah satu sumber pangan, tetapi menjadi ukuran utama tentang apa yang disebut makanan pokok.

Jauh sebelum republik berdiri, masyarakat Nusantara telah hidup dengan sistem pangan yang mengikuti kondisi alam masing-masing. Sagu mengakar dalam kehidupan masyarakat Maluku dan Papua. Jagung menjadi bagian dari tradisi pangan masyarakat Madura, Nusa Tenggara Timur, dan sejumlah wilayah Sulawesi. Singkong dan tiwul dikenal dalam tradisi pangan masyarakat Jawa, sementara ubi jalar menjadi pangan penting masyarakat dataran tinggi Papua. Talas dan sukun juga telah lama dikonsumsi di berbagai wilayah Nusantara, termasuk Jawa, Maluku, dan kawasan Indonesia Timur.

Keragaman pangan itu tumbuh dari keragaman alam Nusantara. Sebagai negara kepulauan, Indonesia memiliki kondisi tanah, iklim, dan bentang alam yang berbeda-beda. Karena itu, pangan yang berkembang di setiap wilayah pun tidak selalu sama. Tidak semua daerah mempunyai kondisi seperti sentra persawahan di Jawa.

Sagu adalah salah satu contoh paling nyata. Di kawasan rawa dan lahan basah Maluku dan Papua, sagu tumbuh sesuai dengan ekosistem setempat dan telah menopang kehidupan masyarakat selama beberapa generasi. Karena itu, sagu bukan makanan darurat karena masyarakat tidak mempunyai beras. Sagu adalah pangan yang lahir dari kesesuaian antara manusia, kebudayaan, dan alam tempat mereka hidup.

Dari sinilah persoalan pangan Indonesia menjadi menarik. Jika sejak awal Nusantara memiliki sistem pangan yang beragam sesuai dengan alamnya, bagaimana kemudian nasi menjadi ukuran utama tentang apa yang disebut makanan pokok?

Beras dan Arah Pembangunan Pangan

Perubahan besar terjadi ketika pembangunan nasional menempatkan beras pada posisi yang sangat sentral. Pada masa Orde Baru, pemerintah menghadapi kebutuhan menyediakan pangan bagi penduduk yang terus bertambah sekaligus mengurangi ketergantungan terhadap impor. Beras kemudian menjadi pusat kebijakan pangan nasional.

Pada masa Orde Baru, pemerintah menjadikan peningkatan produksi beras sebagai salah satu prioritas utama untuk memenuhi kebutuhan pangan nasional dan mengurangi ketergantungan pada impor. Untuk itu, negara mendorong intensifikasi pertanian melalui pembangunan irigasi, penggunaan varietas unggul, pupuk, kredit, penyuluhan, serta kebijakan stabilisasi harga. Hasilnya, pada 1984 Indonesia mencapai swasembada beras dan mampu memenuhi kebutuhan dalam negeri. Pencapaian ini kemudian mendapat pengakuan FAO dan menjadi salah satu keberhasilan penting pembangunan pangan pada masa itu.

Namun, keberhasilan swasembada beras juga meninggalkan sisi lain yang perlu dilihat kembali. Ketika kebijakan pangan nasional selama bertahun-tahun berpusat pada beras, komoditas ini bukan hanya semakin tersedia di berbagai daerah, tetapi juga semakin dominan dalam pola konsumsi masyarakat. Proses yang kerap disebut beras-isasi ini perlahan mengubah peta pangan yang sebelumnya beragam.

Perubahan tersebut tidak berhenti pada apa yang tersedia di pasar. Beras kemudian memperoleh kedudukan sosial yang lebih tinggi: nasi diasosiasikan dengan kecukupan, kesejahteraan, bahkan kemajuan. Sebaliknya, sagu, jagung, singkong, dan berbagai umbi yang sebelumnya menjadi pangan utama di sejumlah daerah perlahan bergeser menjadi makanan tradisional, makanan kampung, atau dianggap kurang modern.

Dari sinilah perubahan pangan masuk lebih jauh ke dalam kebiasaan dan cara pandang masyarakat. Kita mengenal ungkapan yang sampai sekarang sangat akrab: “Belum makan kalau belum makan nasi.”

Ungkapan itu bukan sekadar soal selera. Ia menunjukkan bagaimana nasi akhirnya menjadi standar tentang apa yang disebut makan dan kenyang. Keragaman pangan yang semula mengikuti alam dan budaya masing-masing daerah perlahan berhadapan dengan satu ukuran yang sama: nasi.

 Ketika Pangan Utama Menjadi “Alternatif”

Dominasi nasi kemudian melahirkan perubahan lain yang menarik. Pangan yang sebelumnya merupakan makanan utama masyarakat mulai mendapat nama baru yaitu pangan alternatif.

Sagu menjadi alternatif beras. Jagung menjadi alternatif beras. Umbi menjadi alternatif beras. Sorgum menjadi alternatif beras. Di sinilah muncul sebuah ironi. Alternatif dari apa?

Bagi masyarakat yang telah mengonsumsi sagu selama beberapa generasi, sagu bukan alternatif. Ia adalah makanan pokok. Begitu pula jagung dan berbagai umbi yang telah menghidupi masyarakat jauh sebelum nasi menjadi dominan.

Kita seolah membalik cara melihat sejarah pangan. Pangan yang lebih dahulu hidup bersama masyarakat justru ditempatkan sebagai alternatif terhadap komoditas yang kemudian menjadi dominan.

Ini bukan alasan untuk menyalahkan beras. Beras tetap penting bagi Indonesia. Swasembada beras juga tetap merupakan pencapaian penting. Yang perlu kita evaluasi adalah cara pandang bahwa ketahanan pangan harus berarti keseragaman pangan. Ketahanan pangan tidak sama dengan penyeragaman pangan. Justru bagi negeri seluas dan seberagam Indonesia, kekuatan pangan seharusnya lahir dari banyak sumber.

Mengembalikan Nilai Pangan Lokal

Di sinilah temuan BRIN mengenai 2.564 spesies pangan lokal menjadi relevan. Angka itu tidak seharusnya berhenti sebagai katalog biodiversitas. Kekayaan pangan harus diterjemahkan menjadi kekuatan ekonomi.

Jika suatu wilayah secara ekologis lebih sesuai dengan sagu, pembangunan pangannya seharusnya memberi ruang besar kepada sagu. Jika suatu daerah mempunyai tradisi jagung, sorgum, atau umbi yang kuat, pangan tersebut perlu dikembangkan berdasarkan potensi daerahnya.

Namun, mengakui potensi pangan daerah saja tidak cukup. Tantangannya adalah bagaimana membuat pangan lokal tetap ditanam, tersedia di pasar, dan dikonsumsi masyarakat. Ketika semakin jarang ditanam, sulit ditemukan, dan tidak lagi menjadi bagian dari makanan sehari-hari, pangan lokal perlahan kehilangan tempat. Kekayaan yang kita miliki akhirnya hanya tercatat sebagai potensi, tetapi semakin jauh dari kehidupan masyarakat.

Karena itu, menjaga pangan lokal tidak cukup dengan nostalgia atau sekadar mengajak masyarakat untuk mencintainya. Pangan lokal harus mempunyai nilai ekonomi agar petani memiliki alasan untuk terus menanam dan mengembangkannya.

Sagu, sorgum, singkong, ganyong, sukun, dan talas dapat dikembangkan menjadi tepung atau bahan pangan setengah jadi yang kemudian diolah menjadi berbagai produk, seperti mi, roti, kue, dan makanan ringan. Pengolahan membuat pangan lokal lebih praktis, lebih tahan disimpan, dan memiliki nilai jual lebih tinggi.

Dengan dukungan teknologi dan pasar, petani memiliki peluang lebih besar untuk menjual hasil panennya. Pelaku usaha dapat mengembangkan berbagai produk, sementara masyarakat memperoleh pilihan pangan yang lebih mudah ditemukan dan dikonsumsi.

Di sinilah pangan lokal perlu bertemu dengan kebutuhan zaman. Modernisasi tidak seharusnya membuat pangan lokal ditinggalkan. Justru teknologi dapat membuatnya lebih praktis, bernilai, dan mampu masuk ke pasar yang lebih luas.

Dengan begitu, diversifikasi pangan bukan sekadar menambah pilihan di meja makan. Ia juga dapat membuka peluang usaha dan meningkatkan pendapatan masyarakat di daerah tempat pangan itu berasal.

Kemerdekaan Pangan adalah Kemerdekaan Memilih

Ada sesuatu yang lebih besar daripada persoalan ekonomi. Di balik pangan lokal terdapat pengetahuan. Masyarakat yang hidup bersama sagu mempunyai pengetahuan tentang pohon, lingkungan, pengambilan pati, hingga cara mengolahnya. Masyarakat yang hidup dengan jagung atau umbi mempunyai pengetahuan tentang tanah, musim, benih, dan cara menyimpan hasil panen.

Ketika sebuah pangan tidak lagi ditanam dan generasi berikutnya berhenti mempelajari cara mengolahnya, yang hilang bukan hanya satu jenis makanan. Yang ikut hilang adalah pengetahuan dan kebudayaan.

Kehilangan itu dapat berlangsung sangat sunyi. Tidak ada larangan. Tidak ada pengumuman bahwa sebuah tradisi pangan telah berakhir. Satu generasi hanya berhenti mengajarkannya kepada generasi berikutnya.

Pada usia 81 tahun kemerdekaan, kedaulatan pangan itu tidak berarti mempunyai ketersediaan makanan. Bangsa yang merdeka juga harus mampu membangun sistem pangan berdasarkan keragaman alam, pengetahuan lokal, kemampuan produksi, dan kepentingan masyarakatnya sendiri.

Beras tetap penting. Tetapi sagu juga harus hidup. Jagung harus berkembang. Umbi harus mempunyai pasar. Sorgum dan ribuan pangan lokal lainnya harus memperoleh ruang dalam riset, industri, dan meja makan.

Kita tidak perlu mengganti ketergantungan terhadap beras dengan ketergantungan terhadap pangan lain. Yang kita perlukan adalah pilihan. Sebab kemerdekaan juga berarti mempunyai pilihan.

Delapan puluh satu tahun setelah Proklamasi, sudah waktunya kita berhenti membayangkan kemajuan sebagai keadaan ketika seluruh Indonesia makan dengan cara yang sama. Indonesia terlalu luas, terlalu beragam, dan terlalu kaya untuk hanya mempunyai satu ukuran tentang kenyang.

Mungkin salah satu pekerjaan kemerdekaan kita hari ini adalah memerdekakan kembali meja makan Indonesia.

——–

Related posts

Terkaiit Isu Monopoli Pembagian Perkara Panmud Perdata PN JU Tidak Terbukti Melakukan Monopoli, MNH JWS Diskorsing 12 Bulan

Redaksi

Polsek Jonggol dan Sat Reskrim Polres Bogor Berhasil Tangkap Pelaku Penculikan Anak 

Redaksi

Relawan Jokowi Ingin Kenal Lebih Dekat Wali Kota Solo Gibran

Redaksi

Karya Bagus Belum Tentu Diakui, Forum Sastra Bahas Pengaruh Relasi

Redaksi

Polisi RW Polsek Rumpin Polres Bogor Patroli Dialogis, Maraknya Perdagangan Orang 

Redaksi

Wisuda Pesma Al-Hikam, Santri Punya Nilai Plus Dalam Persaingan Global

Redaksi

Leave a Comment