Depok - Anggota Komisi D yang juga kader partai Gerindra Hj Rezky M.Noor meminta agar tagline Kota Depok sebagai Kota Friendly City harus benar-benar di laksanakan karena menurut nya apa yang terjadi saat ini masih jauh dari dari kata Friendly City walaupun tidak di pungkiri ada beberapa program yang sudah baik hanya saja pelaksaannya dibawah masih sangat kurang dan terkesan tebang pilih.
“Friendly City itu kan artinya kota bersahabat dan itu cakupannya luas karena apapun itu harus bersahabat baik pejabat nya lalu infrastruktur nya kemudian layanan publik semua harus bersahabat kalau ternyata di lapangan tidak bersahabat maka harus di pertayaakan tag friendly city nya dimana untuk siapa,” jelasnya, Kamis (24/08).
Karena menurutnya informasi publik dan pelayanan publik sebagai sarana edukasi untuk masyarakat justru kadang terabaikan hal ini yang terkadang membuat masyarakat bingun untuk itu dirinya berharap agar pemerintah Kota Depok untuk lebih lagi memperhatikan terkait informasi yang di peruntukan untuk masyarakat.
“Ini penting, karena apa kalau informasi ini tidak sampai ke masyarakat maka rakyat akan bertanya-tanya contoh nya ada rumah sakit paru di Beji yang setiap hari Rabu itu tutup tidak ada informasinya, jadi masyarakat marah karena tidak ada informasi jadi masyarakat pada ke dewan ngadu kan kita juga repot kalau begitu,” katanya.
Tidak hanya itu saja anggota komisi D ini juga sempat menyoal masalah Sistem Satu Arah (SSA) yang banyak di protes warga karena di nilai tidak menyelesaikan masalah kemacetan.
“Sebenarnya masalah SSA ini bagus tetapi seharusnya petugas di lapangan juga harus tegas karena kalau masih banyak angkot masih suka melanggar dan ngetem di sembarang tempat ini jadi gak bener jadi awal nya bagus jadi tidak bagus karena petugas di lapangan yang kurang tegas,” tandasnya.
Sementara itu Cahyo salah satu masyarakat yang juga pemerhati Kota Depok ikut mempertanyakan tag line Depok Friendly City yang menurutnya sangat di paksakan tanpa ada koordinasi dengan seluruh stakeholder yang ada.
“Kalau memang ada komunikasi tidak akan ada perintah untuk semua opd memakai dp di seluruh hp dan ikut mensosialisasikan program tersebut hal ini sudah keliatan bahwa program tersebut adalah perintah dari walikota karena kalau tidak tanpa di perintahpun mereka akan jalan dengan sendirinya,” tegasnya.
Tidak hanya itu Cahyo juga mempertanyan terkait logo dan warna yang menurutnya identik dengan warna salah satu partai politik.
“Kenapa harus memakai nama asing ini berat kenapa tidak pakai nama yang mudah di pahami oleh masyarakat ok kita mungkin paham tapi masyarakat lainnya bagaimana,kemudian saya mau tanya pendalaman terkait depok friendly city itu sampai dimana kemudian apakah sudah melibatkan semua unsur belum lalu itu logo nya itu dapat dari mana kalau memang kemaren ada lomba apakah sudah di lakukan secara transparan belum,” tegasnya. (Yopi)
previous post
