Jakarta, —- Penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) mencapai Rp243,3 triliun hingga 6 Oktober 2026. Ekonom Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia, Yusuf Rendy Manilet, menilai capaian tersebut perlu dievaluasi berdasarkan dampaknya terhadap perkembangan usaha penerima.
Menurut Yusuf, keberhasilan KUR perlu mencakup pertumbuhan omzet dan laba, penambahan tenaga kerja, kelancaran pembayaran angsuran, serta kemampuan debitur beralih ke pembiayaan komersial.
“Tanpa ukuran tersebut, kenaikan penyaluran belum tentu mencerminkan peningkatan produktivitas usaha,” kata Yusuf saat dihubungi ANTARA di Jakarta, Selasa (20/10/2026).
Berdasarkan data Kementerian UMKM yang dikutip Antara, sekitar 511 ribu debitur KUR telah naik kelas hingga September 2026. Jumlah tersebut masih di bawah target 1,1 juta debitur pada tahun ini.
Yusuf mendorong perluasan pasar melalui keterlibatan UMKM dalam pengadaan pemerintah, program Makan Bergizi Gratis, serta Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih. Ia juga menekankan kepastian pembayaran bagi pemasok agar pesanan besar tidak mengganggu arus kas usaha.
Ia mengusulkan agar data pendampingan, perizinan, digitalisasi, dan pembiayaan terhubung untuk memantau perkembangan penerima dukungan.
Sebelumnya, Menteri UMKM Maman Abdurrahman menyampaikan bahwa perluasan akses modal harus diimbangi kemampuan pengusaha mengelola keuangan dan menjaga keberlanjutan bisnis.
Dalam kegiatan penguatan ekonomi lokal di Pontianak, Senin (19/10/2026), Maman menekankan perlunya pendampingan agar pembiayaan digunakan secara produktif. Pemerintah mengalokasikan KUR sebesar Rp300 triliun pada 2026. Porsi penyaluran ke sektor produksi dilaporkan mencapai 65,9 persen, melampaui target minimal 65 persen.
Kementerian UMKM juga mendorong kemitraan untuk memperluas pasar dan membantu pengusaha memenuhi persyaratan pembiayaan formal.
Rekomendasi CORE mengenai pengukuran perkembangan usaha merupakan masukan evaluasi program, belum menjadi perubahan resmi ketentuan penyaluran KUR. ( La Sasqi)

