Puluhan ribu buruh di 16 kabupaten/kota melakukan aksi unjuk rasa untuk menolak kenaikan harga BBM, pada hari, Kamis, 15 September 2022,
Seperti yang diungkapkan Ketua Dewan Pimpinan Wilayah Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (DPW FSPMI) Provinsi Jawa Barat, Suparno. Adapun kabupaten/kota yang melakukan aksi adalah Cianjur, Bogor, Kota Bogor, Kota Depok, Bekasi, Kota Bekasi, Karawang, Purwakarta, Subang, Cirebon, Indramayu, Majalengka, Garut, Bandung, Cimahi, dan Bandung Barat.
lebih lanjut dijelaskannya bahwa tujuan dari aksi adalah di kantor Bupati atau Walikota. Di mana para buruh mendesak Kepala Daerah untuk membuat surat penolakan kenaikan harga BBM kepada Presiden dan Pimpinan DPR RI.
“Kami meminta setiap kepala daerah membuat rekomendasi yang ditujukan kepada Presiden dan DPR RI, agar membatalkan kenaikan harga BBM. Supaya pemerintah pusat juga tahu, jika kebijakannya telah menyengsarakan rakyat di daerah,” kata Suparno.
Pria yang juga menjabat sebagai Ketua Exco Partai Buruh Provinsi Jawa Barat ini menambahkan, selain persoalan BBM, pihaknya juga meminta agar omnibus law UU Cipta Kerja dibatalkan.
“Selain itu, kami mendesak agar upah minimum 2023 naik antara 10 hingga 13 persen,” lanjutnya. Sebagai catatan, kenaikan upah sebesar itu dengan asumsi tidak ada kenaikan harga BBM. Jika harga BBM tidak diturunkan, maka pihaknya bakal menuntut upah lebih besar lagi.
Presiden KSPI yang juga Presiden Partai Buruh Said Iqbal menegaskan, aksi-aksi seperti yang dilakukan di Jawa Barat ini akan terus berlangsung dan kecenderungannya semakin menguat. Terjadi di berbagai daerah. Karena, memang, penderitaan rakyat akibat dampak dari omnibus law ditambah lagi dengan kenaikan harga BBM sudah sedemikian nyata.
“Sudahlah selama tiga tahun berturut-turut upah buruh tidak mengalami kenaikan, banyak perusahaan melakukan PHK, terlebih saat pandemi kemarin; sekarang malah dihantam dengan kenaikan harga BBM,” ujarnya.
“Kebijakan ini menyakiti hati kaum buruh dan tidak memiliki empati terhadap rakyat kecil” tegasnya.
Pada prinsipnya, sikap Partai Buruh adalah pro terhadap subsidi dan jaminan sosial. Oleh karena itu, setiap upaya untuk mengurangi atau menghapus subsidi pasti akan dilawan oleh kaum buruh.
