Distribusi Bansos DKI Jakarta Belum Merata, Masih Banyak Warga Miskin Tidak Terdata

Wartadki.com|Jakarta – Komisi E DPRD Provinsi DKI Jakarta menyoroti pelaksanaan distribusi bantuan sosial (Bansos) Pemerintah Provinsi (Pemprov) yang dinilai kurang tepat sasaran. Dalam rapat kerja bersama Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) terkait, Komisi E meminta Pemprov memperbaiki data penerima.
Wakil Ketua Komisi E DPRD DKI Jakarta Anggara Wicitra S mengatakan, sejauh distribusi gelombang pertama masih banyak warga miskin dan rentan miskin justru tak terjaring pendataan dalam upaya meringankan perekonomian di tengah pandemi corona.
“Kedepan Dinas Sosial (Dinsos) dalam hal ini Pemprov DKI bisa melakukan perbaikan pendataan, pendistribusian (bansos) dan hal-hal lainya,” ujarnya di gedung DPRD DKI Jakarta, Rabu (6/5).
Agar pendistribusian bansos tahap kedua berjalan tepat sasaran, lanjut Anggara, pihaknya telah mendorong Dinsos agar mengoptimalkan rekapitulasi data yang dihimpun dari perangkat wilayah seperti Rukun Tetangga (RT) dan Rukun Warga (RW) sebagai basis data utama ketika pendistribusian bansos tahap kedua berlangsung.
“Kami berharap pendaftaran (data bansos tahap dua) dari pihak wilayah RT RW ini bisa mempunyai validasi yang cukup, agar data-data yang masuk memang data-data yang jauh lebih baik dan masyarakat menerima memang yang sangat membutuhkan,” terangnya.
Sementara itu, Kepala Dinas Sosial DKI Jakarta Irmansyah menjelaskan, pihaknya telah mengidentifikasi sejumlah kendala yang terjadi di lapangan selama masa pendistribusian bansos DKI tahap pertama yang berlangsung sejak 9 April hingga 25 April 2020.
Kendala itu pun telah diperbaiki dengan upaya pemutakhiran data penerima bansos yang perlu dikonsolidasikan dengan sejumlah Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) seperti Dinas Komunikasi Informasi dan Statistik (Diskominfotik) dan Biro Tata Pemerintahan (Tapem).
“Terkait dengan data yang harus dilakukan updating terutama bagi mereka yang layak dan itu sudah dilakukan juga dengan beberapa sumber termasuk formulir dari RW. Data penerima di DKI ada 1,2 KK, tetapi dari data yang kita lakukan pendistribusian ini ada 1.1 juta kemudian yang terakhir setelah dikonsolidasikan ada 1,163 juta sekian,” terangnya.
Sedangkan untuk penerimaan bansos DKI tahap kedua, Irmansyah menyatakan bahwa pihaknya sejauh ini tengah menunggu proses sinkronsisasi data penerima untuk memastikan pendistribusian bansos DKI tahap kedua bisa dilakukan secara lebih tepat sasaran. Termasuk, memperluas sejumlah krieteria penerima bantuan hingga verifikasi satu pintu bersama Kementerian Sosial (Kemensos). Sehingga, pihaknya memastikan tak akan data yang tumpang tindih dalam pendistribusian bansos DKI tahap kedua mendatang.
“Nanti akan ada penambahan untuk tahap kedua akan bertambah disampaikan Biro Tapem mungkin nanti akan dilakukan pemadatan tapi data sementara kurang lebih 2 jutaan (KK),” ungkapnya.
Sementara itu, Asisten Bidang Kesejahteraan Rakyat Setda Provinsi DKI Jakarta Catur Laswanto memastikan bahwa Pemprov DKI telah mengevaluasi secara komprehensif pada pendistribusian Bansos DKI tahap pertama.
Salah satunya, mendorong perangkat lingkungan Rukun Tetangga (RT) hingga Rukun Warga (RW) untuk menyampaikan data faktual perihal kondisi warga di wilayah masing-masing. Mengingat, pihaknya sejauh ini telah menargetkan penyaluran bansos kepada 2.207.132 KK pada tahap kedua yang rencananya akan diselenggarakan jelang perayaan Hari Raya Idul Fitri pada pekan ketiga hingga keempat bulan Mei 2020.
“Makanya diharapkan dari data-data yang sudah terkoreksi di lapangan (RT-RW) dan kita kumpulkan sejauh ini, putaran kedua harus sudah lebih bagus,” tandasnya.