Pemberdayaan UMKM dan Koperasi di Kota Bogor

Wartadki.com| Bogor – Wali Kota Bogor Bima Arya melakukan ekspose program untuk memacu pertumbuhan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) di hadapan Tim verifikasi penilai Satya Lencana Pembangunan bidang Koperasi dan UKM tingkat Nasional di Mal Transmart Yasmin, Jalan KH. Abdullah Bin Nuh, Kota Bogor, Selasa (18/06/2019).
Dalam pemaparannya ia menyebut, Dinas Koperasi dan UMKM Kota Bogor memiliki kesempatan yang jarang dimiliki pihak lain, yakni memudahkan dan meringankan urusan warga di bidang penyediaan lapangan pekerjaan dan kesejahteraan.
“Dinas Koperasi dan UMKM Kota Bogor bisa memberikan peluang pelaku UMKM untuk berkembang. Memang sangat tidak mudah, kata kuncinya adalah diperas menjadi satu saja yaitu kolaborasi, ini adalah eranya kolaborasi,” ujarnya.
Kolaborasi diwujudkan dengan kemitraan dan kerja sama. Pemkot Bogor sambung Wali Kota sudah menjalin kerja sama dengan berbagai pihak, termasuk dengan startup seperti Buka Lapak, Blibli, Shopee, Go Pay dan Lazada.
Dari aspek kebijakan kata Bima, sudah ada draft Raperda penyertaan modal dan Keputusan Walikota yang tahun ini di proses di DPRD Kota Bogor.
“Mudah-mudahan tahun depan sudah bisa dialokasikan untuk Koperasi dan UMKM,” harapnya.
Bima menjelaskan, saat ini ada 14 zona Pedagang Kaki Lima (PKL) dan sudah dibentuk wadahnya kemudian mereka dibina dinas terkait. Di periode kedua ini ia menargetkan di satu Kecamatan ada satu pusat kuliner untuk memberdayakan PKL.
APBD Pemkot Bogor kata dia, terus mendorong pemberdayaan Koperasi dan UMKM, tercatat di 2014 dianggarkan Rp 60,7 miliar yang tersebar di 8 OPD, di 2015 dianggarkan Rp 15,2 miliar yang tersebar di 8 OPD, di 2016 dianggarkan Rp 13,3 miliar yang tersebar di 13 OPD, di 2017 dianggarkan Rp 14,57 miliar yang tersebar di 14 OPD dan di 2018 dianggarkan Rp 11 miliar yang tersebar di 15 OPD.
Selain itu ia memaparkan perkembangan Koperasi dan UMKM. Di 2014 ada 750 koperasi kemudian 2018 menjadi 848 koperasi dan UMKM di 2017 ada 20.674 UMKM kemudian di 2018 menjadi 23.706 UMKM.
Pada kesempatan tersebut dia mengatakan Kota Bogor sudah memiliki batik ASN (Aparatur Sipil Negara) yang di produksi oleh pengrajin batik dari Kota Bogor. Tercatat ada 9.000 ASN di Kota Bogor wajib mengenakannya.
“Kesempatan ini bisa memakmurkan UMKM dan nanti akan ada batik BUMD dan batik siswa,” katanya.