Kabinet Bayangan dan Penyeimbang Demokrasi
Oleh: Saskia Ubaidi
Gagasan pembentukan kabinet bayangan kembali mengemuka di tengah menguatnya koalisi pemerintahan. Usulan ini muncul dari kekhawatiran bahwa fungsi pengawasan terhadap pemerintah akan melemah apabila terlalu banyak kekuatan politik berada di dalam kabinet. Karena itu, diperlukan kelompok yang secara khusus mengkritisi dan menawarkan alternatif kebijakan.
Dalam sistem parlementer seperti Inggris, kabinet bayangan memang menjadi bagian dari mekanisme demokrasi. Oposisi membentuk susunan menteri tandingan yang mengikuti setiap kebijakan pemerintah sekaligus menyiapkan alternatif apabila suatu saat memperoleh mandat untuk memerintah.
Indonesia tentu memiliki sistem yang berbeda. Kita menganut sistem presidensial sehingga kabinet bayangan bukan bagian dari desain konstitusi. Di sisi lain, Indonesia juga tidak sepenuhnya tanpa penyeimbang. PDI Perjuangan memilih berada di luar kabinet dan menyatakan diri sebagai partai di luar pemerintahan. Artinya, ruang bagi kritik terhadap pemerintah sebenarnya tetap tersedia.
Di sinilah muncul pertanyaan yang menarik. Jika sudah ada partai yang berada di luar pemerintahan, mengapa gagasan kabinet bayangan masih dianggap perlu? Jawabannya mungkin bukan karena Indonesia kekurangan penyeimbang. Mungkin justru karena kita menganggap penyeimbang hanya persoalan siapa yang berada di luar kekuasaan.
Padahal, persoalan yang lebih mendasar adalah bagaimana hubungan antara kekuasaan dan penyeimbang itu sendiri.
Dalam praktik politik Indonesia, tidak sedikit partai yang pada akhirnya memilih bergabung dengan pemerintahan setelah kontestasi politik berakhir. Berada di luar kekuasaan sering kali dipandang sebagai posisi sementara, bukan sebagai peran demokratis yang memang perlu dipertahankan. Akibatnya, oposisi lebih mudah dipahami sebagai strategi politik daripada sebagai fungsi konstitusional untuk mengawasi jalannya pemerintahan.
Jika pola ini terus berlangsung, kabinet bayangan pun belum tentu mengubah keadaan. Ia dapat saja menjadi ruang persiapan menuju kekuasaan berikutnya, bukan ruang untuk membangun tradisi pengawasan yang independen.
Karena itu, sebelum membicarakan perlu atau tidaknya kabinet bayangan, ada persoalan yang lebih mendasar untuk dijawab. Apakah sistem politik kita telah memberi ruang yang cukup bagi hadirnya penyeimbang yang benar-benar mandiri? Ataukah seluruh proses politik justru mendorong setiap kekuatan untuk akhirnya berkumpul di sekitar pusat kekuasaan?
Jika yang terjadi adalah pilihan kedua, maka persoalannya bukan terletak pada jumlah lembaga penyeimbang, melainkan pada logika politik yang membuat kedekatan dengan kekuasaan selalu lebih menarik daripada menjaga jarak darinya.
Demokrasi tidak hanya membutuhkan pemerintah yang kuat. Demokrasi juga memerlukan kekuatan politik yang bersedia tetap menjadi penyeimbang, bukan karena kalah dalam pemilu, melainkan karena menyadari bahwa kekuasaan selalu membutuhkan pengawasan.
Mungkin itulah diskusi yang lebih penting daripada sekadar membentuk kabinet bayangan.

