Wartadki.com|Beijing, —- Pada April 2026, delegasi Kuomintang (KMT) yang dipimpin Cheng Li-wun bertemu Presiden China, Xi Jinping, di Beijing. Ini merupakan pertemuan tingkat tinggi pertama antara KMT dan pemerintah China dalam hampir satu dekade.
Pertemuan ini tidak bisa dilepaskan dari kondisi politik Taiwan saat ini. Pemerintahan berada di tangan Democratic Progressive Party (DPP), yang menekankan identitas Taiwan sebagai entitas terpisah dari China dan mengambil jarak politik dari Beijing, termasuk memperkuat hubungan strategis dengan negara-negara Barat.
Dalam situasi tersebut, langkah KMT menjadi kontras. Sebagai oposisi, mereka ingin menunjukkan bahwa ada pendekatan lain dalam mengelola hubungan lintas selat, yakni melalui komunikasi langsung dengan Beijing dan penekanan pada stabilitas melalui dialog.
Dari sisi China, pertemuan ini juga strategis. Beijing lebih terbuka kepada KMT karena masih berada dalam kerangka “One China”. Melalui jalur ini, China dapat menjaga pengaruh tanpa harus berhadapan langsung dengan pemerintah Taiwan.
Secara ideologis, KMT berpegang pada prinsip “One China, different interpretations” atau Konsensus 1992. Mereka mengakui adanya satu China, tetapi menafsirkannya sebagai Republik China (ROC) yang berbasis di Taiwan, bukan Republik Rakyat China (PRC) seperti yang diklaim Beijing. Posisi ini bukan ajakan untuk bergabung dengan China, melainkan upaya mempertahankan ruang politik tanpa konflik terbuka.
Dalam praktiknya, KMT mengambil pendekatan pragmatis,menjaga hubungan ekonomi, membuka dialog, dan menekan risiko konflik militer. Pendekatan ini tidak secara langsung mendorong integrasi, tetapi memperkuat keterhubungan yang dalam jangka panjang dapat memengaruhi arah hubungan kedua pihak.
Di sisi lain, publik Taiwan memiliki batas tegas terhadap kemungkinan integrasi dengan China, terutama setelah pengalaman Hong Kong. Setelah protes 2019 dan penerapan Hong Kong National Security Law 2020, kepercayaan terhadap skema “one country, two systems” menurun tajam. Model otonomi yang ditawarkan China dipandang tidak memberikan jaminan yang cukup terhadap kebebasan sipil dan sistem politik yang ada di Taiwan.
Karena itu, mayoritas masyarakat Taiwan belum melihat integrasi sebagai pilihan. Mereka cenderung mempertahankan kondisi saat ini,tidak bergabung dengan China, tetapi juga tidak memicu konflik terbuka.
Kesimpulannya, pertemuan KMT di Beijing bukanlah langkah menuju integrasi langsung, melainkan manuver politik untuk menawarkan pendekatan berbeda. Namun dalam politik, setiap jalur dialog tetap membawa konsekuensi arah. (Saskia Ubaidi )
