Wartadki.com|Depok, —- Gerakan Pemuda (GP) Ansor Depok kembali menyoroti Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Depok. Yakni terkait alokasi anggaran yang dianggap tidak wajar dan mengandung unsur pemborosan.
Berdasarkan data yang diperoleh melalui Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SIRUP), GP Ansor Depok menilai terdapat sejumlah paket pengadaan yang nilainya sangat tinggi. Namun tidak sejalan dengan kebutuhan mendasar di lapangan.
Menurut Ketua GP Ansor Depok HM. Kahfi, anggaran yang dialokasikan untuk pengadaan barang dan jasa haruslah sebanding dengan kondisi nyata di sekolah.
“Kami menemukan adanya paket pengadaan barang, seperti alat tulis (buku, penggaris, dan sejenisnya) dengan nilai mencapai ratusan juta bahkan miliaran rupiah. Kami mempertanyakan kewajaran dana yang dikeluarkan, mengingat barang-barang tersebut tergolong sederhana dan seharusnya tidak memerlukan anggaran sebesar itu,” ujarnya.
GP Ansor Depok juga mengkritik adanya paket kegiatan yang memiliki deskripsi umum dan tidak spesifik. Menurut mereka, kurangnya rincian mengenai jumlah unit, spesifikasi barang, serta harga satuan membuka peluang untuk terjadinya markup harga dan pemborosan anggaran.
“Ketidakjelasan detail dalam paket pengadaan ini sangat berpotensi menimbulkan duplikasi dan inefisiensi. Seharusnya, Disdik memberikan penjelasan yang terperinci agar setiap rupiah yang dikeluarkan dapat dipertanggungjawabkan secara transparan,” tambahnya.
Tak hanya itu, Wakil Bendahara GP Ansor Depok Rabani Razak, mencatat bahwa sebagian besar pos pengadaan yang besar nilainya tidak berkaitan langsung dengan kebutuhan mendesak di sekolah. Di tengah banyaknya sekolah di Depok yang masih menghadapi kekurangan ruang kelas, fasilitas perpustakaan, dan sarana sanitasi yang layak, dana yang dialokasikan untuk pengadaan barang-barang yang tidak urgen dianggap kurang tepat sasaran.
“Kami melihat adanya ketimpangan antara besaran anggaran dan kondisi sekolah di lapangan. Dana yang seharusnya dapat digunakan untuk perbaikan fasilitas dasar malah dialokasikan pada item-item yang tidak mendesak,” ungkapnya.
Selain mempertanyakan nilai anggaran, GP Ansor Depok juga menyoroti kurangnya transparansi dalam proses pengadaan. Mereka mendesak agar Disdik Kota Depok segera menjelaskan mekanisme lelang, penunjukan penyedia, dan metode e-purchasing yang digunakan.
“Transparansi dalam pengadaan sangat penting. Tanpa pengawasan yang ketat, ada risiko besar terjadi pemborosan dan penyalahgunaan dana publik. Kami juga mendesak DPRD Kota Depok untuk aktif mengawasi agar anggaran pendidikan digunakan secara optimal dan tepat sasaran,” tegas Fungsionaris Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Kota Depok ini.
Kritik ini datang sebagai respons atas temuan data dari SIRUP yang menunjukkan adanya paket pengadaan dengan nilai tinggi yang seharusnya dapat menunjang perbaikan fasilitas sekolah. GP Ansor Depok berharap, dengan adanya penjelasan yang jelas dan transparan dari Disdik, masyarakat dapat mengetahui dengan pasti alokasi dan penggunaan dana tersebut. Mereka menekankan bahwa setiap rupiah yang dianggarkan harus benar-benar memberikan dampak positif bagi peningkatan mutu pendidikan di Kota Depok.
GP Ansor Depok menyerukan agar pihak-pihak terkait, termasuk DPRD, mengambil langkah tegas untuk menindaklanjuti setiap ketidakwajaran dalam pengelolaan anggaran pendidikan. “Kewajaran dan transparansi penggunaan anggaran merupakan hak setiap warga. Kami berharap, melalui pengawasan bersama, anggaran pendidikan dapat digunakan secara efektif demi terciptanya pendidikan yang berkualitas dan merata di Depok,” pungkasnya.
