Wartadki.com|Jakarta, Dalam rangka mendukung pengamanan Hari Raya Idul Fitri 1445 H pada April 2024 dan Pilkada Serentak bulan November mendatang, Kepala Staf Angkatan Laut (Kasal) Laksamana TNI Dr. Muhammad Ali menghadiri Rapat Kerja (Raker) mendampingi Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto dan Komisi I DPR RI di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Kamis (21/3/2024).
Raker tersebut dipimpin oleh Ketua Komisi I DPR RI Meutya Viada Hafid. Raker dihadiri pula oleh Kepala Staf Angkatan Darat (Kasad) Jenderal TNI Maruli Simanjuntak, Kepala Staf Angkatan Udara (Kasau) Marsekal TNI Fadjar Prasetyo, Kepala Badan Intelijen Strategis (BAIS) TNI Letjen TNI Rudianto, serta anggota Komisi I DPR RI.
Panglima TNI dalam forum tersebut menjelaskan TNI akan mengerahkan 67.955 prajurit. Dari jumlah tersebut, TNI AL akan menyiagakan 4.900 prajurit untuk pengamanan situasi libur Hari Raya Idul Fitri Tahun 2024, serta mendukung alutsista berupa KRI sebagai bantuan sarana angkutan umum bagi pemudik.
“Setiap tahun Angkatan Laut mendukung, membantu masyarakat dalam pelayanan pengangkutan mudik dari Jakarta ke Semarang dan Surabaya, jadi 500 orang mudik gratis dengan membawa motor, dan tahun ini akan kita lakukan”, jelas Panglima TNI.
Lebih lanjut Panglima TNI menyampaikan bahwa TNI akan menyiapkan 133.416 personel untuk dilibatkan dalam perbantuan pengamanan Pilkada Serentak tahun 2024 di seluruh wilayah tanah air.
“TNI siap membantu Polri dan pemerintah daerah dalam pengamanan Pilkada Serentak tahun 2024 dengan menggelar pasukan dan alutsista sesuai kebutuhan”, pungkas Panglima TNI
Komisi I DPR RI memberikan apresiasi kepada jajaran TNI atas kesiapan TNI dalam mendukung pengamanan dan pelaksanaan Pemilu 2024 sehingga situasi dan kondisi berjalan aman, tertib, dan lancar.
Komisi I DPR RI berharap, TNI terus memantau segala potensi kerawanan dan gangguan keamanan yang kemungkinan terjadi. Selain itu juga upaya memitigasi berkaitan dengan menjaga stabilitas harga bahan pokok, mengamankan pusat keramaian dan lalu lintas orang maupun barang, kerusuhan antar kelompok pendukung, konflik bernuansa SARA dan isu politik identitas, kerawanan dan gangguan keamanan di setiap provinsi, dan kerawanan berdimensi bencana hidrometeorologi.
