Wartadki.com|DKI Jakarta – Kondisi geografis Negara Kepulauan dan bentang wilayah yang begitu luas menjadi salah satu faktor yang menyebabkan munculnya permasalahan distribusi dan disparitas harga komoditi strategis yang berbeda-beda antara satu wilayah dengan wilayah lainya. Akan tetapi Pemerintah dalam hal ini Kementerian Pertanian telah melakukan serangkaian kebijakan guna mengatasi permasalahan klasik ini. Seperti yang diungkapkan Kepala Badan Ketahanan Pangan Kementerian Pertanian, Agung Hendriadi, ketika menerima beberapa media di ruang kerjanya, Kamis (17/5).
“Negara kita ini sangat luas, dan sebagai negara kepulauan masalah distribusi bahan pangan harus diperhatikan, karena tidak semua daerah merupakan daerah sentra produksi pangan,” kata Agung.
Agung mengakui, distribusi pangan terlalu panjang, sehingga sampai kekonsumen akhir harganya mahal. Untuk memutus matarantai distribusi pangan, Badan Ketahanan Pangan sejak 2016 mengembangkan Usaha Pangan Masyarakat (PUPM) melalui TTI, dan pada 2018 jumlah PUPM berkembang menjadi 1.156 Gapoktan dan 3.000 TTI di 22 provinsi dan pada tahun 2018 ada 20 provinsi yang membangun Toko Tani Indonesia Center (TTIC).
“Melalui TTI dan TTIC, masyarakat dapat membeli bahan pangan berlualitas dan harganya lebih murah dibanding dipasar lainnya,” jelas Agung.
“Kenapa berkualitas dan lebih Murah!?, karena produknya fresh dari petani, dan kita sudah potong matarantai distribusinya,” tambah Agung.
Menurut Agung, saat ini BKP Kementan melalui Toko Tani Indonesia, bekerja sama dengan PD PasarJaya, di 235 titik, pasar di seputaran DKI.
“Insya Allah, sampai akhir Idul Fitri 2018 nanti, kondisi tahun 2017 akan terjadi lagi, yaitu kondisi stok dan harga pangan pada saat itu stabil dan tidak ada gejolak,” jelas Agung.
