Wartadki|Purworejo – Agar harga gabah tidak jatuh menjelang dan saat panen raya, sekaligus untuk mengisi cadangan beras pemerintah, Tim Sergab turun tangan membeli gabah petani langsung di lapangan.Â
“Pemerintah bergerak cepat untuk membantu petani dalam menjual gabahnya, agar petani tidak rugi. Kasihan petani, harus kita bantu. Makanya pemerintah hadir disini,” kata Agung Hendriadi, Kepala Badan Ketahanan Pangan Kementerian Pertanian kepada wartawan, seusai menyaksikan transaksi pembelian gabah kering panen Rp.4.300,-/kg di desa Pundensari, Kecamatan Purwodadi Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah, Jumat (2/3).Â
Lebih jauh Agung menjelaskan, apabila dibiarkan mengikuti mekanisme pasar, petani dipastikan tidak akan mendapat harga yang bagus. Untuk itu Tim Sergab yang dimotori TNI akan terus melakukan pembelian bersama Bulog dan BRI. Â
Menurutnya petani memiliki sumbangsih besar terhadap pengadaan cadangan beras pemerintah yang disimpan melalui Bulog, karena itu operasi serap gabah petani (sergab) terus gencar dilakukan sebagai salah upaya untuk memberikan jaminan harga pembelian yang wajar. Â
“Kalau ada daerah-daerah yang akan melakukan panen, petani dan dinas lapor ke Dandim, agar nantinya dilakukan pembelian bersama-sama Bulog,” tambah Agung.Â
Penyerapan gabah menurut Agung, sangat penting untuk mengisi cadangan beras pemerintah yang disimpan di gudang Bulog. Pemerintah menargetkan, penyerapan beras 2,2 juta ton sampai Juni 2018. Oleh karena itu serapan gabah harus ditingkatkan sejak sekarang, dimana saat ini masa panen sedang berlangsung.Â
“Kalau cadangan beras pemerintah kuat, kedaulatan pangan kita akan semakin kokoh. Makanya, sekarang inilah saatnya gudang-gudang bulog diisi,” jelas Agung.Â
Safari sergap yang dilakukan Agung Hendriadi yang juga sebagai Ketua Pelaksana Tim Sergab, sebelumnya dilakukan di Provinsi D.I. Yogyakarta yaitu di Desa Karang Mojo, Kec. Karang Mojo, Kab. Gunung Kidul, dan Desa Trirenggo, Kec. Bantul, Kab. Bantul.Â
Disetiap lokasi sergab juga dihadiri TNI (Komandan Kodim), Babinsa, wakil dari Bulog, BRI, Kepala Dinas/Badan provinsi, dan para petani yang tergabung dalam gabungan kelompok tani.
