Tidak Ada Satu Lembaga Negarapun yang Memiliki Kekuasaan Absolut

DKI Jakarta – Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyampaikan penghargaan kepada seluruh lembaga negara, atas kekompakan,sinergi dan kerja sama yang baik selama ini. Presiden meyakini dengan kekompakan, sinergi, dan kerja bersama itu, tidak akan memperlemah tugas dan tanggung jawab konstitusional yang dijalankan oleh setiap lembaga negara, tetapi justru memperkuat semua dalam memenuhi amanah rakyat.
Dalam semangat Persatuan Indonesia itu, menurut Presiden Jokowi, lembaga-lembaga negara justru bisa bekerja dengan lebih baik, bila saling mengingatkan, saling kontrol, saling mengimbangi dan saling melengkapi.
“Tidak ada satu lembaga negarapun yang memiliki kekuasaan absolut, memiliki kekuasaan yang lebih besar dari lembaga negara yang lain,” tegas Presiden Jokowi pada Sidang Tahunan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR-RI) Tahun 2017, di Gedung Nusantara MPR/DPR/DPD, Jakarta, Rabu (16/8) pagi.
Menurut Presiden Jokowi, inilah jati diri bangsa kita dalam bernegara. Inilah kekuatan bangsa kita dalam menghadapi setiap tantangan. “Inilah keunggulan bangsa kita dalam menghadapi masa depan,” ujarnya.
Presiden yang hadir didampingi Wakil Presiden Jusuf Kalla yang hadir di acara tersebut dengan mengenakan busana adat bugis mengajak semua elemen bangsa menjadikan sejarah sebagai fondasi untuk menatap masa depan. Ia mengingatkan, pelajaran yang sangat penting dari sejarah bangsa kita adalah kemerdekaan bisa direbut, bisa diraih, bisa diproklamasikan karena semua anak-anak bangsa mampu untuk bersatu, mampu untuk bekerjasama, mampu untuk kerja bersama.
Modal persatuan Indonesia yang kokoh itu, lanjut Presiden, harus terus dijaga, dirawat, diperkuat, dan harus jadi pijakan bersama dalam menghadapi ujian sejarah berikutnya, yaitu memenuhi janji-janji kemerdekaan untuk mewujudkan Negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur.
“Saya percaya, tugas yang maha berat itu akan bisa kita tunaikan apabila kita semua mau bersatu, mau bekerja sama, mau kerja bersama,” ujar Presiden Jokowi.
Ke depan, menurut Presiden, bangsa kita menghadapi tantangan yang tidak ringan. Kita akan mengarungi samudera globalisasi, berhadapan dengan dinamika perubahan yang sangat cepat, dan menghadapi kemajuan inovasi teknologi yang destruktif.
“Tapi, saya yakin dengan bersatu, kita akan bisa menghadapi semua itu. Karena bangsa kita adalah bangsa besar. Bangsa kita adalah bangsa yang teruji. Bangsa kita adalah bangsa petarung,” tutur Presiden.
Apresiasi Semua Lembaga Negara
Dalam kesempatan itu, Presiden Jokowi menegaskan, tugas sejarah untuk Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur, tidak lepas dari dukungan dan partisipasi aktif Lembaga-Lembaga Negara.
Ia mengapresiasi kinerja lembaga-lembaga negara dalam setahun terakhir. MPR misalnya, Â dinilai Presiden terus berusaha untuk menjembatani berbagai arus perubahan, pemikiran, aspirasi masyarakat dan daerah, dan berbagai etika politik kebangsaan yang bertumpu pada nilai permusyawaratan dan perwakilan, kekeluargaan, gotong royong dalam bingkai NKRI.
Sebagai pengawal ideologi, menurut Presiden, MPR teguh menjaga Pancasila sebagai pemandu kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Untuk itu, Presiden menyambut baik, sikap MPR yang berketetapan untuk bersinergi dengan Unit Kerja Presiden untuk Pembinaan Ideologi Pancasila yang saya tetapkan berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2017.
Sementara DPR dinilai juga terus melanjutkan reformasi internalnya dan menjadi lembaga representasi rakyat yang makin modern dan dipercaya. Terhadap fungsi legislasi misalnya, DPR telah menyelesaikan 14 RUU pada Prioritas Program Legislasi Nasional Tahun 2017. Beberapa diantaranya berkaitan langsung dengan dukungan kelancaran program Pemerintah selama tahun 2017, seperti peningkatan ekspor non-migas barang dan jasa yang bernilai tambah tinggi, penyederhanaan perizinan serta penyediaan layanan dan fasilitas untuk investasi.
Adapun DPD, menurut Presiden, terus memantapkan peran konstitusionalnya sebagai penampung dan penyalur aspirasi masyarakat dan daerah. Ia menyebutkan, hingga semester pertama tahun 2017 ini, DPD telah menghasilkan 10 pertimbangan terhadap RUU dan 5 pertimbangan berkaitan dengan anggaran serta 13 hasil pengawasan terhadap pelaksanaan undang-undang tertentu.
“Beberapa diantara pertimbangan itu ada yang sangat kita perlukan untuk mempercepat pemerataan pembangunan di daerah-daerah, seperti pertimbangan atas RUU tentang Pengelolaan Kawasan Perbatasan Negara dan RUU tentang Kewirausahaan Nasional serta pengawasan atas pelaksanaan UU tentang Desa,” terang Presiden.
Presiden juga mengapresiasi BPK yang sejak tahun lalu, terpilih menjadi auditor eksternal bagi Badan Energi Atom Internasional periode 2016-2020. Keterpilihan BPK itu, menurut Presiden, bukan saja menjadi wujud pengakuan internasional atas kinerjanya, namun juga mengangkat nama baik dan reputasi bangsa Indonesia.
Pada pembangunan bidang hukum, Presiden Jokowi mengemukakan, Mahkamah Agung terus berupaya mempermudah masyarakat dalam perolehan keadilan dan layanan publik. Hingga semester pertama tahun 2017, MA telah berhasil menerapkan beberapa inovasi antara lain Sistem Audio Text Recording dan Mekanisme Penghitungan Biaya Perkara Sendiri secara elektronik guna makin memudahkan layanan peradilan.
Sementara itu, Mahkamah Konstitusi, menurut Presiden, terus bekerja dan mengukuhkan perannya sebagai penjaga konstitusi. Sampai pertengahan tahun 2017, dari 55 perkara yang diterima, seluruhnya telah diputuskan oleh MK. Beberapa diantaranya termasuk perselisihan hasil pemilihan kepala daerah.
“Keberhasilan MK dalam memutus perkara itu, telah mengantarkan MK meraih penghargaan Bawaslu Award Tahun 2017. Dalam melaksanakan perannya sebagai pengawal nilai-nilai demokrasi, pada tahun 2017 ini, MK berhasil mempertahankan kepercayaan komunitas internasional sebagai Sekretariat Tetap dari Mahkamah Konstitusi se-Asia,” puji Presiden.
Apresiasi juga disampaikan Presiden Jokowi atas upaya Komisi Yudisial dalam memajukan akuntabilitas peradilan di Tanah Air. Ia mengemukakan, KY telah menyelesaikan 8 kasus advokasi hakim serta melakukan pemantauan 89 persidangan atas laporan masyarakat. KY juga telah memfasilitasi penyelenggaraan pelatihan Kode Etik dan Pedoman Perilaku bagi 277 hakim. Sementara dalam pemeliharaan martabat peradilan, KY telah merekomendasikan penjatuhan sanksi kepada 33 hakim, mulai dari sanksi ringan hingga sanksi berat.
Semua capaian itu, lanjut Presiden Jokowi, seharusnya tidak membuat kita cepat berpuas diri. Karena tantangan yang dihadapi sekarang ini dan ke depan tidaklah ringan. “Kita masih dihadapkan dengan kemiskinan dan ketidakadilan; kita masih dihadapkan dengan ketidakpastian ekonomi global, dan kita juga masih dihadapkan dengan gerakan ekstrimisme, radikalisme, dan terorisme,” tegas Presiden seraya menyebutkan, dari sekian banyak tantangan itu, tantangan yang paling penting dan seharusnya menjadi prioritas bersama dari semua lembaga negara adalah mendapatkan kepercayaan yang tinggi dari rakyat.
“Kepercayaan rakyat adalah jiwa dan sekaligus energi bagi lembaga-lembaga negara dalam menjalankan tugas dan fungsinya masing-masing,” sambung Presiden.
Untuk itu, Presiden Jokowi mengajak kita semua, seluruh lembaga Negara untuk menjadikan rakyat sebagai poros jiwa kita. “Saya mengajak kita semua untuk selalu mendengar amanat penderitaan rakyat. Saya mengajak kita semua untuk bergandengan tangan, bekerjasama, kerja bersama untuk mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia,” pungkas Presiden Jokowi. (setkab)