Wartadki.com|Jakarta, — Kejaksaan Agung sudah menetapkan 7 tersangka Direksi Pertamina Patra Niaga yang diduga melakukan oplosan BBM jenis Pertalite menjadi Pertamax, sehingga negara diduga dirugikan Rp 193 triliun. Bagi buruh, ini adalah kejahatan luar biasa yang harus diawasi ketat, agar tidak berakhir seperti kasus Harvey Muis dan Dirjen Anggaran Kemenkeu yang hingga kini belum jelas penyelesaiannya.
Presiden KSPI yang juga Presiden Partai Buruh, Said Iqbal, menyampaikan, “Korupsi sangat menyakitkan buruh, apalagi hingga triliunan rupiah, di tengah maraknya ribuan buruh yang ter-PHK sehingga kehilangan pekerjaan dan pendapatannya.”
Sepanjang tahun 2024, ratusan ribu buruh tekstil dan garmen sudah terkena PHK dan menjadi pengangguran. Awal tahun 2025, hampir seribu pekerja Sanken Indonesia ter-PHK karena pabriknya tutup. Lebih dari seribu buruh Yamaha Music juga ter-PHK karena pabriknya direlokasi ke Cina. Ratusan buruh di PT Tokay Bekasi pun mengalami PHK. Ribuan buruh di industri otomotif, terutama di pabrikan truk dan dump truck, berpotensi terkena PHK akibat impor truk dari China yang semakin tidak terkendali.
“Lalu, di mana Menteri Investasi yang juga menjadi bagian dari BPI Danantara dalam mencegah PHK besar-besaran di sektor riil ini? Di mana fungsi pengawasan Menteri BUMN terhadap korupsi di Pertamina? Apa yang sudah dilakukan oleh Menaker, Menperin, dan Menko Perekonomian terhadap situasi ini?” tanya Said Iqbal.
Masihkah buruh akan percaya kepada BPI Danantara yang dikelola oleh orang yang sama, sementara kasus-kasus di atas terus terjadi? Korupsi yang mencapai triliunan rupiah dilakukan secara membabi buta, sementara PHK besar-besaran dibiarkan tanpa ada upaya pencegahan.
Buruh mengancam akan melakukan aksi besar-besaran terhadap kasus korupsi di Pertamina Patra Niaga dan ancaman PHK di sektor riil. Apakah rakyat masih bisa percaya pada Danantara jika dikelola oleh orang yang sama?
