Wartadki.com|Cibinong, — Bupati Bogor, Rudy Susmanto minta jajarannya untuk melakukan langkah-langkah konkret untuk menangani persoalan HIV AIDS di Kabupaten Bogor. Hal ini ia tegaskan saat menerima audiensi Yayasan Lembaga Kajian Strategis (LEKAS), di Pendopo Bupati, Cibinong, Rabu (30/4).
Hadir dalam audiensi, Ketua Komisi IV DPRD Kabupaten Bogor, Kepala Dinas Sosial, Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB), Plt. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan, Sekretaris DPRD, Plt. Kepala Dinas Kesehatan, perwakilan Sekretariat Daerah dan Dinas Komunikasi dan Informatika.
LEKAS adalah Lembaga Sosial Masyarakat, bergerak di bidang Kajian Kebijakan, Pelaksanaan, dan Pengawasan terhadap pembangunan di Bogor, dalam rangka memberikan masukan terhadap penyelenggaraan pembangunan kepada Eksekutif, Legislatif dan Yudikatif, demi kelancaran pembangunan. LEKAS menjadi wadah serta payung dari beberapa organisasi berbasis komunitas yang bergerak di bidang kesehatan dengan kegiatan penanggulangan HIV dan AIDS.
Bupati Bogor, Rudy Susmanto menjelaskan, hari ini kita berdiskusi terkait langkah-langkah Pemerintah Kabupaten Bogor dalam menangani, menindaklanjuti, mencegah dan mengobati penyebaran virus HIV AIDS di Kabupaten Bogor.
“Pencegahan dan pengobatan HIV AIDS di Kabupaten Bogor adalah persoalan serius, pertemuan ini harus menghasilkan langkah-langkah konkret, langkah teknis, dan saya akan aktif di dalamnya,” tandas Rudy.
Rudy menuturkan, kami juga menerima saran dari organisasi yang membidangi, diantaranya adalah Yayasan LEKAS untuk kita rumuskan menjadi sebuah kebijakan, jadi jangan hanya untuk menggugurkan kewajiban. Yang kita lakukan hari ini tidak akan menyelesaikan di tahun depan, tapi langkah yang kita ambil hari ini, minimal akan berbuah baik di 20 tahun ke depan.
“Pemerintah harus hadir di tengah-tengah masyarakatnya, kita harus melindungi seluruh masyarakat kita. Kalau tidak kita mulai sekarang, dan kita pura-pura tutup mata yang rugi adalah kita sendiri,” ujar Rudy.
Ia menambahkan, apabila ada organisasi atau komisi-komisi yang merupakan bentukan Pemerintah Kabupaten Bogor dan kepala daerah selaku pembinanya. Apabila SK-nya sudah berakhir segera ditindaklanjuti. Jangan sampai organisasi yang sudah baik, yang tujuannya melayani masyarakat Kabupaten Bogor, hanya karena kendala administrasi akhirnya aktivitasnya terhenti.
