Persetujuan DPRD Kota Depok Terhadap Empat Raperda

Persetujuan DPRD Kota Depok Terhadap Empat Raperda

DPRD Kota Depok  menyetujui empat Raperda yaitu :

  1. Raperda Kota Depok tentang Tanggungjawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan serta Program Kemitraan dan Bina Lingkungan;
  2. Raperda Kota Depok Penyediaan dan Penyaluran Cadangan Pangan Pokok Daerah;
  3. Raperda Kota Depok tentang Pencabutan atas Perda Kota Depok Nomor 10 Tahun 2002 tentang Pedoman Pembentukan Rukun Tetangga (RT) dan Rukun Warga (RW) dan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM);
  4. Raperda Tentang Kerjasama Daerah.

Keempat Raperda tersebut disetujui dalam rapat paripurna yang digelar pada hari Selasa, 16 /02. Rapat paripurna dilaksanakan secara semi virtual tersebut memiliki dua agenda,  yaitu pertama, persetujuan DPRD terhadap empat Raperda Kota Depok. Kedua, Penyampaian Laporan hasil reses Masa Sidang Pertama tahun Sidang 2021 yang dipimpin oleh Ketua DPRD Kota Depok  H.T.M. Yusufsyah Putra.

Dalam Rapat Paripurna tersebut, Panitia Khusus (Pansus) 3,5, dan 6 menyampaikan laporannya.

Untuk Pansus 3 Laporan hasil pembahasan yang disampaikan secara virtual oleh Ketua Pansus 3 DPRD Kota Depok Lahmudin Abdullah.

Adapun rekomendasi kepada Pemerintah daerah Kota Depok terkait dengan Raperda Tentang Tanggung Jawab Sosial Dan Lingkungan Perusahaan (TJSLP) Serta Program Kemitraan Dan Bina Lingkungan sebagai berikut:

  1. Pemerintah daerah Kota Depok untuk secara intens melakukan sosialisasi perda ini kepada perusahaan dan BUMN.
  2. Tim TJSLP yang sudah terbentuk agar disesuaikan dengan pengaturan dalam perda ini.
  3. Pemerintah daerah segera menfasilitasi terbentuknya forum pelaksana TJSLP dan PKBL di Kota Depok.
  4. Pemerintah Kota agar segera melakukan perencanaan program TJSLP dan PKBL untuk disampaikan kepada forum pelaksana TJSLP dan PKBL.
  5. Pemerintah daerah kota depok perlu secara konsisten dan tegas dalam melaksanakan maupun menegakkan ketentuan yang sudah ditetapkan dalam peraturan daerah ini terutama berkaitan dengan pemberian sanksii administratif dan pemberian penghargaan.
  6. Pemerintah daerah perlu segera membentuk sistem informasi pelaksanaan TJSLP dan PKBL.
  7. Pemerintah daerah Kota Depok harus segera membuat peraturan pelaksanaan peraturan daerah ini sesuai dengan batas waktu yang ditentukan dalam peraturan daerah ini agar lebih operasional dalam pelaksanaannya.

Untuk Pansus 5 Laporan hasil pembahasan yang disampaikan secara langsung tatap muka oleh Ketua Pansus 5 DPRD Kota Depok Rudy Kurniawan.

Adapun rekomendasi kepada Pemerintah daerah Kota Depok terkait dengan Raperda Tentang Penyediaan dan Penyaluran Cadangan Pangan Pokok Daerah.

Pansus 5, telah membahas dan sepakat bahwa Rancangan Peraturan Daerah Kota Depok tentang Penyediaan dan Penyaluran Cadangan Pangan Pokok Daerah untuk dilanjutkan menjadi Peraturan Daerah.

Adapun di dalam Pembahasan Akhir Panitia Khusus 5 (lima) telah membahas seluruh Isi dari Rancangan Peraturan Daerah yaitu Ketentuan Menimbang, Mengingat dan Pengaturan 19 Pasal.

Harapan dari Pansus 5 (lima) setelah Rancangan Peraturan Daerah ini ditetapkan menjadi Peraturan Daerah yang kemudian diberlakukan di masyarakat, akan mempunyai manfaat besar untuk kepentingan dan kemajuan masyarakat Kota Depok kedepannya.

Adapun Pansus  6 Laporan hasil pembahasannya disampaikan  oleh  Anggota  Pansus 6 DPRD Kota Depok Imam Musanto.

Pansus 6, yang membahas 2 raperda yaitu Raperda tentang Raperda Pencabutan Perda Kota Depok Nomor 10 Tahun 2002 Tentang Pedoman Pembentukan Rukun Tetangga, Rukun Warga Dan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat,  Dan Raperda Tentang Kerjasama Daerah.

Pimpinan dan anggota pansus 6 memutuskan menerima dan menyetujui 2 Raperda tersebut untuk di paripurnakan dan disyahkan menjadi peraturan daerah Kota Depok, namun tentunya dengan ada berapa rekomendasi yang kami sampaiakn ke pemerintah Kota Depok khusunya bagian Hukum Setda Kota Depok, adapun Rekomendasi tersebut adalah :

Rekomendasi Pencabutan Perda Nomor 10 Tahun 2002 adalah :

  1. Setelah dicabutnya Perda Nomor 10 tahun 2002 maka Peraturan Walikota sebagai pengganti Perda Nomor 10 tahun 2002 tentang Pedoman Pembentukan Rukun Tetangga , Rukun Warga dan Lembaga Kemasyarakatan, harus segera ditetapkan untuk meberikan arah, landasan dan pedoman pengaturan dan penetapaan lembaga kemasyarakatan.
  2. Bahwa dalam penyusunan Peraturan Walikota tentang lembaga kemasyarakatan desa di kelurahan dikonsultasikan dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Khususnya Komisi A.
  3. Bahwa penyusunan Peraturan Walikota tentang Lembaga Kemasyarakatan desa di kelurahan, harus sesuai dengan ketentuan Permendagri Nomor 8 Tahun 2018 tentang Lembaga kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa dan muatan lokal daerah Kota Depok yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Rekomendasi Raperda Kerjasama Daerah adalah :

  1. Bahwa Peraturan Pelaksanaan Raperda Penyelenggaran Kerjasama Daerah ini harus diberikan batasan paling lama 6 (enam) Bulan harus sudah ditetapkan terhitung sejak diundangkan.
  2. Bahwa Peraturan Daerah ini harus dapat meningkatkan pelayanan public dan mampu meningkatkan pendapatan asli daerah Kota Depok.
  3. Bahwa Peraturan Daerah ini harus dapat meningkatkan KSDD, KSDPK, KSDPL, dan KSDLL.
  4. Bahwa Peraturan Daerah ini harus mampu memberikan pedoman perencanaan, pelaksanaan dan penyelesaian perselisihan Kerjasama Daerah.

Pada kesempatan tersebut, Sekretaris DPRD Kota Depok Kania Parwanti, membacakan rancangan keputusan DPRD Kota Depok atas ke empat Raperda tersebut yang selanjutnya dilakukan penandatangan dan penyerahan kepada pejabat Sekretaris Daerah.

 

 

 

CATEGORIES
TAGS
Share This

COMMENTS

Wordpress (0)
Disqus ( )