Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bappedalitbang) Kabupaten Bogor berhasil menyelenggarakan musyawarah perencanaan pembangunan (Musrenbang) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) untuk perencanaan tahun 2023. Acara yang digelar pada Hari Jumat, 18 Maret 2022 di Gedung Serba Guna I Sekretariat Daerah Kabupaten Bogor, dilakukan secara daring, hanya 10 persen peserta undangan luring. Pihak panitia juga menghadirkan penterjemah bagi difabilitas tuna rungu, sehingga memudahkan bagi mereka untuk mengikuti Musrenbang RKPD.
Kepala Bappedalitbang Kabupaten Bogor Suryanto Putra menjelaskan bahwa salah satu tahapan yang harus dilaksanakan adalah pelaksanaan Musrenbang RKPD kabupaten, yang merupakan puncak dari rangkaian musrenbang RKPD di kecamatan, forum perangkat daerah, serta proses pengusulan masyarakat dari jalur hibah dan bantuan sosial.
Musrenbang RKPD Kabupaten Bogor dilaksanakan dengan tujuan untuk membahas Rancangan RKPD Tahun 2023. Adapun substansi yang dibahas mengacu pada visi pembangunan jangka menengah daerah yaitu Terwujudnya Kabupaten Bogor Termaju, Nyaman dan Berkeadaban.
Misi pembangunan jangka menengah daerah yaitu :
- Mewujudkan masyarakat yang berkualitas;
- Mewujudkan perekonomian daerah yang berdaya saing dan berkelanjutan;
- Mewujudkan tata kelola pemerintahan daerah yang baik;
- Mewujudkan pembangunan daerah yang merata, berkeadilan dan berkelanjutan;
- Mewujudkan kesalehan sosial
Sedangkan tema yang diangkat adalah: “Membangun Masa Depan Kabupaten Bogor Dengan Pancakarsa Dalam Rangka Mewujudkan Kabupaten Termaju, Nyaman Dan Berkeadaban”.
Perencanaan tahun 2023 merupakan perencanaan tahun terakhir serta menjadi bagian tidak terpisahkan dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bogor Tahun 2018-2023.
Harapannya ujar Suryanto Putra, pembahasan Musrenbang RKPD sesuai dengan ketentuan Pasal 95 ayat 2 Permendagri No.88 Tahun 2017 Pembahasan Musrenbang RKPD menghasilkan kesepakatan antara lain:
- Permasalahan pembangunan daerah
- Prioritaspembangunan daerah
- Program, kegiatan, pagu indikatif, indikator, target kinerja, dan lokasi;
- Keselarasan program dan kegiatan pembangunan daerah dengan sasaran dan prioritas pembangunan provinsi
- Program dan kegiatan yang merupakan kewenangan daerah dengan program dan kegiatan desa yang diusulkan berdasarkan hasil musrenbang kecamatan.
Kelima substansi tersebut, tegas Suryanto Putra, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari lampiran berita acara yang disepakati oleh perwakilan peserta musrenbang.
Acara Musrenbang RKPD dibuka secara resmi oleh Bupati Kabupaten Ade Yasin, dalam sambutannya menyebutkan, arah kebijakan Kabupaten Bogor secara umum untuk tahun 2023 akan diprioritaskan untuk mencapai target Indikator Kinerja Utama (IKU) dan memenuhi pencapaian target Pancakarsa, menangani pandemi Covid-19 dan permasalahan kesehatan lainnya, meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan daya saing daerah, termasuk menangani kemiskinan dan pengangguran, mempersiapkan pilkada serentak, dan menata penyederhanaan birokrasi.
Sumedi Andono Mulyono, Direktur Tata Ruang dan Penanganan Bencana Kedeputian Bidang Pengembangan Regional Kementerian PPN/Bappenas, yang menjadi salah satu narasumber menjelaskan bagaimana Sikronisasi kebijakan pusat dan daerah dalam pemantapan pemulihan ekonomi daerah tahun 2023.
Perlunya indentifikasi isu strategis dan prioritas pembangunan. Menurut Sumedi Andono Mulyono, ada tiga tingkatan isu yaitu global, nasional dan lokal yang berdampak pada strategi dan arah kebijakan. Isu Utama global dan nasional adalah Covid-19. Dalam menjalankan kehidupan New Normal maka diperlukan beberapa paradigma baru yaitu, Paradigma sehat, tangguh, tumbuh, berkeadilan dan berkelanjutan.
Menurut Sumedi Andono Mulyono, tema dan arah kebijakan RKP tahun 2023 adalah peningkatan produktivitas untuk transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.
Sementara itu, Kepala Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan Bappeda Provinsi Jawa Barat Aris Budiman dalam paparannya menyebutkan bahwa tantangan perekonomian tahun 2023 adalah penormalan perekonomian, akselerasi produktivitas sektor kunci penyusun PDRB Jawa Barat, kinerja pertumbuhan perekonomian Jawa Barat kembali mencapai angka di atas rata-rata nasional.
Sasaran dan prioritas pembangunan daerah tahun 2023 Provinsi Jawa Barat, peningkatan kualitas nilai kehidupan dan daya saing sumber daya manusia, kemiskinan, pengangguran dan masalah sosial, pertumbuhan dan pemerataan pembangunan sesuai dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan, produktifitas dan daya saing ekonomi berkelanjutan.
Aris Budiman juga menjelaskan arah kebijakan pembangunan Provinsi Jawa Barat tahun 2023 adalah berupaya mencapai target indikator makro pembangunan tahun 2023, percepatan pemulihan perekonomian Jawa Barat, penyelesaian isu strategis dan isu kewilayahan, penuntasan prioritas pembangunan daerah melalui program Jabar Juara.
Terkait dengan proyek strategis Provinsi Jawa Barat di Kabupaten Bogor pada tahun 2023, Aris Budiman menyebutkan penataan alun-alun Parung Panjang.
Pembicara ketiga yaitu Irjen Pol. Budi Setiyadi, Dirjen Perhubungan Darat/Plt Kepala badan Pengelola Transportasi Jabodetabek Kementerian Perhubungan. Dalam makalahnya yang berjudul Kebijakan Pengembangan Transportasi Jabodetabek.
Fokus rencana kerja Pemerintah tahun 2023 yang didukung sektor transportasi menurut Budi Setiyadi adalah mendorong pemulihan dunia usaha, pembangunan rendah karbon dan transisi energi (respon terhadap perubahan iklim), pembangunan ibu kota negara, percepatan pembangunan infrastruktur.
Terkait dengan isu strategis Jabodetabek, Budi Setiyadi menyebutkan ada tiga isu yaitu; kebijakan pengawasan ODOL di Jabodetabek, penataan Simpang Ciawi, potensi integrasi stasiun LRT.
