Warta DKI
Berita UtamaNasional

Menteri ATR /Kepala BPN: Perioritas Utama Program PTSL dan Berantas Mafia Tanah

Menteri ATR _Kepala BPN_Perioritas Utama Program PTSL dan Beratas Mafia Tanah.jpg

Wartadki.com|Jakarta, — Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Agus Harimurti Yudhoyono menegaskan komitmen Kementerian ATR/BPN untuk menuntaskan sejumlah program prioritas sebelum berakhirnya masa jabatan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma’ruf Amin. Hal ini disampaikan Agus dalam keterangan pers setelah menghadiri Sidang Kabinet Paripurna yang dipimpin oleh Presiden Jokowi di Istana Garuda, Ibu Kota Nusantara, Provinsi Kalimantan Timur, Jumat (13/09/2024).

Agus menyatakan bahwa sidang kabinet kali ini fokus pada arahan terakhir Presiden Jokowi, yang meminta seluruh jajaran kementerian dan lembaga untuk menyelesaikan target masing-masing sebelum masa transisi ke pemerintahan baru dimulai.

“Kita mempersiapkan sebuah transisi pemerintahan yang juga bukan hanya mulus, tapi bisa segera menjadikan landasan agar segera bisa berlari kencang, bisa bekerja secara fokus, dan membuat Indonesia juga bisa take off. Jadi ini adalah pesan yang disampaikan oleh Bapak Presiden,” ujar Agus.

Salah satu program utama Kementerian ATR/BPN yang menjadi perhatian adalah Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL). Menurut Agus, hingga saat ini lebih dari 117 juta bidang tanah telah terdaftar dari target 120 juta bidang tanah pada akhir tahun 2024.

“Ada beberapa bulan ke depan yang perlu kita tuntaskan dan juga kita kawal,” tambahnya.

Selain PTSL, Kementerian ATR/BPN juga fokus pada program reforma agraria yang melibatkan penataan aset dan akses bagi masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi.

“Baik itu penataan aset maupun penataan akses dan peningkatan ekonomi masyarakat dari berbagai program terkait dengan reforma agraria tadi, ini juga akan kita kawal,” jelas Agus.

Mengenai masalah kejahatan pertanahan, Agus menegaskan bahwa kementeriannya akan terus memberantas praktik mafia tanah yang merugikan negara dan masyarakat.

“Ini juga menjadi utama karena banyak sekali masyarakat yang tidak berdaya, masyarakat rentan, lemah, yang kemudian hak-haknya diserobot begitu saja dan tentunya perlu kita bela dan perlu kita perjuangkan,” ujar Agus.

Ia juga menekankan pentingnya memberikan jaminan hukum bagi para investor yang berencana berinvestasi di Indonesia.

Agus menutup keterangannya dengan harapan bahwa transisi pemerintahan ke Presiden terpilih Prabowo Subianto akan berjalan lancar dan berbagai program yang telah berjalan baik selama masa kepemimpinan Presiden Jokowi dapat dilanjutkan.

“Bapak Presiden terpilih Bapak Prabowo Subianto yang tentunya dengan semangat ingin melakukan keberlanjutan, utamanya terhadap hal-hal yang sudah baik tadi, capaian-capaian, prestasi-prestasi, dan yang dirasakan tetap relevan bahkan semakin relevan untuk dijalankan ke depan, baik dari sisi ekonomi, stabilitas politik, dan lain sebagainya,” tutup Agus. (Setkab)

 

Related posts

RUPS Tahunan IPCC Catat Kinerja Tahun 2023 Melesat, Deviden Hebat

Redaksi

Warga Apresiasi Kinerja Ketua LPM Kelurahan Ciriung Dan Lurah Ciriung, Atas Pembangunan Betonisasi Jalan Lingkungan 

Redaksi

Persiapan Indonesia Menjadi Anggota Penuh OECD

Redaksi

Pembangunan Infrastruktur Konektivitas BTS 4G, Agar Masyarakat Memiliki Akses Setara ke Dunia Digital

Redaksi

Jelang Pemilu Polres Bogor Gelar Apel Pengecekan Kendaraan Dinas

Redaksi

Presiden Jokowi Mengikuti Proses Coklit Data Pemilih Pemilu 2024

Redaksi

Leave a Comment