Wartadki.com|Bogor – Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian memberikan apresiasi atas digelarnya Rapat Kerja Nasional (Rakernas) XIV Apkasi Tahun 2022 untuk bisa memberikan feed back positif kepada pemerintah pusat. Hal ini ditegaskan Mendagri saat membuka secara resmi Rakernas Akasi yang berlangsung di Bogor, Sabtu (18/06/2022).
Mendagri Tito Karnavian menitipkan pesan agar para bupati memanfaatkan forum rakernas sebagai wadah untuk menyuarakan segala persoalan yang ada di daerah.
“Silahkan sampaikan secara resmi, secara tertulis apa yang menjadi keluhan di daerah. Termasuk berikan juga kami konsep atau ide-ide yang menarik untuk bisa dilakukan sebagai upaya peningkatan pelayanan kepada publik,” ujarnya.
Tito mengingatkan bahwa semangat otonomi daerah bukan untuk bagi-bagi daerah, namun pembagian yang tujuan akhirnya adalah kemandirian daerah secara finasial, dengan diberikan kewenangan yang luas untuk mengelola.
“Kita kenal dengan istilah kewenangan yang konkuren, yang mutlak yang dalam ilmu pemerintahan umum kemudian kewenangan yang konkueren ini didelegasikan kepada daerah. Dengan harapan daerah-daerah ini ke depan bisa mengelola sehingga ia menjadi daerah yang mandiri secara fiskal,” katanya.
Daerah yang kuat secara finansial, jelas Tito ditandai dengan Pendapatan Asli Daerah (PAD) lebih tinggi dibanding Transfer Keuangan Daerah dan Dana Desa (TKDD). Daerah dengan finansial menengah dan rendah, ditandai dengan kemampuan finansial yang komposisinya berimbang antara PAD dan TKDD atau malah terbalik PAD-nya sedikit sekali dibanding TKDD.
“Contoh yang kuat finansialnya seperti Kabupaten Badung Bali sehingga ia bisa membuat program apapun. Diakui belum banyak daerah yang bisa memenuhi kriteria ini, sehingga tentu harapannya ke depan akan muncul daerah-daerah lain yang kuat mandiri secara finansial,” harapnya.
Dalam kesempatan ini Tito juga memberikan arahan terkait beberapa hal yang menjadi kebijakan pusat serta kondisi global seperti perang Rusia-Ukraina yang dampaknya bisa saja mempengaruhi kondisi nasional. Di samping itu, ia memahami ada beberapa kepala daerah yang saat ini galau dengan kondisi politik di mana akan diselenggarakannya Pilkada Serentak 2024, terutama bagi mereka yang notabene kepala daerah hasil Pilkada 2022 yang jarena aturan tersebut menjadi tidak penuh masa jabatannya dan harus digantikan dengan penjabat yang ditunjuk.
“Namun hal ini bisa disikapi dengan bijak karena ini bisa menjadi real test yang akan menguji sistem pemerintahan kita, apakah menjadi kuat karena adanya para penjabat yang berprestasi sementara rekan-rekan kepala daerah hasil pilkada berguguran karena tersandung kasus. Atau sebaliknya rekan-rekan bupati hasil pilkada bisa menunjukkan bahwa sistem yang ada sekarang sudah tepat karena ia memiliki legitimasi yang kuat di mata masyarakat,” kata Tito bersemangat.
Tito juga mewanti-wanti agar para kepala daerah untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan publiknya. “Silahkan tiru saja ke daerah-daerah yang sudah memiliki Mal Pelayanan Publik seperti di Kabupaten Banyuwangi dan Badung. Nggak usah bingung-bingung, tiru saja ke daerah yang sudah ada,” ujarnya sambil mengatakan bahwa pelayanan publik yang baik ini diharapkan bisa direspon kepala daerah atas arahan Presiden Jokowi yang menginginkan reformasi birokrasi khususnya dalam hal perijinan yang memudahkan investor masuk ke tanah air.
Hal lain yang menjadi catatan Tito adalah banyak daerah yang daya serap APBD-nya masih rendah. Ia berujar,
“Tolong betul agar para bupati ini membelanjakan anggaran daerah, karena kalau ada uang yang beredar di masyarakat itu artinya akan menggerakkan daya beli dan akan menaikkan pertumbuhan ekonomi di daerah maupun nasional.”
UMKM lanjut Tito juga menjadi sorotan agar ini benar-benar digerakkan.
“UMKM ini sektor riil yang telah teruji bisa bertahan di masa pandemi. Salah satu politik will yang bisa diambil oleh para bupati adalah melalui e-katalog dan toko daring yang telah disiapkan oleh LKPP, ini semacam marketplace yang dibuat resmi oleh pemerintah, dan menurut saya ini bagus sekali konsepnya. Kami akan menolak APBD provinsi jika tidak melampirkan daftar 40% belanja produk lokal, demikian juga di tingkat kabupaten dan kota diharapkan nantinya para gubernur juga melakukan hal yang sama, ” katanya.
Tak lupa Tito menyampakain rasa senangnya berada di tengah-tengah Rakernas Apkasi dan bisa berinteraksi dengan para bupati.
“Kami mengapresiasi langkah Apkasi menggelar Rakernas yang mana hal ini menunjukkan bahwa Apkasi ini bukan asosiasi yang dalam bahasa sehari-hari kita, bukan kaleng-kaleng. Apkasi memiliki banyak kegiatannya dan ada konsepnya. Saya titip betul karena Apkasi memiliki peranan penting bagi bangsa ini karena ia adalah organisasi kepala daerah terbesar di tanah air. Sambil saya terus mendo’akan agar para bupati senantiasa diberikan kekuatan dan kesehatan sehingga bisa menjalankan tugas pokok dan fungsinya dengan baik,” tukasnya.
