Mei, Reformasi, dan Pertarungan Merebut Kedaulatan Rakyat
Oleh Saskia Ubaidi
Memasuki bulan Mei, ingatan publik Indonesia hampir selalu kembali pada Reformasi 1998. Mei bukan sekadar bulan dalam kalender politik nasional. Ia adalah simbol perubahan, simbol kemarahan rakyat terhadap ketimpangan, korupsi, dan kekuasaan yang terlalu terkonsentrasi.
Reformasi dahulu lahir dengan harapan besar bahwa negara akan kembali kepada rakyat. Demokrasi dibuka. Kebebasan pers dijamin. Pemilu dilakukan secara langsung. Publik diberi ruang menentukan arah bangsa setelah sekian lama hidup dalam kontrol kekuasaan yang kuat.
Namun setelah lebih dari dua dekade berlalu, muncul pertanyaan yang semakin relevan. Apakah demokrasi Indonesia benar-benar telah melahirkan kedaulatan rakyat, atau justru membuka jalan bagi lahirnya elite baru dengan wajah berbeda?
Di sinilah istilah oligarki mulai banyak dibicarakan. Oligarki bukan sekadar kumpulan orang kaya. Oligarki adalah keadaan ketika kekuatan ekonomi mampu memengaruhi bahkan mengendalikan arah politik negara. Dalam situasi seperti ini, demokrasi tetap berjalan secara formal. Pemilu tetap ada, partai tetap ramai, kampanye tetap meriah, tetapi kekuatan sesungguhnya sering berada di belakang layar.
Politik menjadi mahal. Kekuasaan membutuhkan sponsor. Dan sponsor tentu tidak bekerja tanpa kepentingan.
Akibatnya, demokrasi perlahan berubah menjadi arena transaksi. Suara rakyat memang dihitung, tetapi opini publik dibentuk oleh kekuatan media, pencitraan, buzzer, dan modal politik yang sangat besar. Di banyak daerah, praktik politik uang bahkan menjadi sesuatu yang dianggap biasa. Rakyat yang mengalami tekanan ekonomi akhirnya melihat pemilu bukan lagi sebagai perjuangan ide atau gagasan, melainkan momentum mendapatkan bantuan sesaat.
Demokrasi akhirnya kehilangan ruh pendidikannya.
Bahaya terbesar dari situasi ini bukan hanya korupsi atau penyalahgunaan kekuasaan. Bahaya yang lebih dalam adalah lahirnya rasa putus asa publik terhadap demokrasi itu sendiri. Ketika rakyat merasa siapa pun pemimpinnya tetap dikuasai elite yang sama, maka kepercayaan terhadap sistem perlahan runtuh.
Dalam keadaan seperti itu, masyarakat mulai mencari figur kuat yang dianggap mampu “membersihkan keadaan”. Sejarah dunia menunjukkan bahwa kondisi semacam ini sering menjadi pintu masuk lahirnya kekuasaan yang semakin keras dan sentralistik.
Ironisnya, diktator modern tidak selalu lahir melalui kudeta militer. Dalam banyak kasus, ia justru lahir dari proses demokrasi itu sendiri. Pemimpin dipilih secara sah melalui suara rakyat, tetapi setelah berkuasa mulai memusatkan kekuatan, melemahkan kritik, dan membangun kultus politik. Demokrasi akhirnya hanya menjadi prosedur, sementara semangat kebebasan dan kontrol publik perlahan menghilang.
Indonesia tentu belum berada pada titik tersebut. Namun tanda-tanda ketimpangan demokrasi sudah mulai terlihat. Politik semakin mahal. Dinasti politik tumbuh di banyak daerah. Partai lebih sibuk mencari logistik ketimbang membangun kaderisasi ideologis. Media sosial dipenuhi perang opini yang sering kali dangkal dan manipulatif. Sementara itu, rakyat kecil tetap berhadapan dengan persoalan lama seperti pendidikan, pekerjaan, harga pangan, dan akses ekonomi.
Dalam konteks inilah pemerintahan Prabowo Subianto menghadapi tantangan besar. Bukan hanya menjaga stabilitas negara, tetapi juga mengembalikan makna kedaulatan rakyat yang semakin terasa menjauh dari kehidupan sehari-hari masyarakat.
Upaya mengembalikan kedaulatan tidak cukup hanya diucapkan dalam pidato politik. Ia harus hadir dalam bentuk keberpihakan ekonomi kepada rakyat, pendidikan politik yang sehat, penegakan hukum yang adil, serta keberanian membatasi dominasi oligarki terhadap kebijakan negara.
Jika tidak, demokrasi Indonesia akan terus bergerak dalam lingkaran yang sama. Rakyat memilih, elite berganti wajah, tetapi struktur kekuasaan tetap dikuasai kelompok yang itu-itu juga. Pada akhirnya, demokrasi hanya menjadi panggung besar yang terlihat bebas di permukaan, tetapi sesungguhnya dikendalikan oleh kepentingan yang sangat sempit.
