Ketua LSM Penjara PN Bersama LSM LKPK : Desak Pemerintah Pusat Tindak Tegas Pelaku Galian C  Diduga Bodong di Kabupaten Bogor

Ketua LSM Penjara PN Bersama LSM LKPK : Desak Pemerintah Pusat Tindak Tegas Pelaku Galian C Diduga Bodong di Kabupaten Bogor

Wartadki.com | Cibinong – Pelaku usaha Galian C yang berada di Wilayah Desa Nambo dan Lulut Kacamatan Klapanunggal Kabupaten Bogor  terpantau langsung sudah merusak hutan akibat galian C  dan tidak menutup kemungkinan akan berdampak buruk terhadap masyarakat  Nambo dan Lulut

Ketua LSM Penjara PN ‘ Deddy bersama Ketua LSM LKPK’Josder dan beberapa wartawan turun langsung investigasi terlihat kondisi hutan sudah mulai rusak faktor dari galian di beberapa titik. ” Kegiatan ini harus kita kordinasikan baik kekejaksaan maupun ke Kementerian agar segera di tindak tegas secara Hukum dan UU siapa saja yang terlibat dalam kegiatan itu ” tegas Deddy.

Salah satu warga Inisial EN menjelaskan seputar galian C yakni lokasi galian pengusaha sudah di bayarkan ke warga   dan sudah berkordinasi ke Muspida melalui inisial AD. EN menambahkan bahwa galian tersebut adalah bodong ,tidak mengantongi izin Galian.

” Kegiatan galian ini sudah berkordinasi ke lingkungan dan muspida dengan kesepakatan tanah yang digali akan di bayar ke warga masing-masing, untuk muspida akan di bayar 70.000 rupiah/Trif di tambah 70.000 rupiah/trif buat lingkungan” papar EN,beberapa hari lalu Kamis ( 16/07/2021 ).

Ketua LSM LKPK mengatakan sesuai hasil investigasi dan wawancara dari berbagai sumber  kegiatan tersebut kuat dugaan illegal sangat disayangkan para  oknum pengusaha yang menggali tanah milik perhutani tanpa izin adalah bentuk perbuatan  melawan hukum.

” Sesuai hasil wawancara dari saudara EN mengatakan semua galian tersebut afalah bodong ,namun belum ada pihak pengusaha yang bisa kita konfirmasi maka dari itu dua LSM ini akan segera melaporkan kepada instansi terkait ” kata Ketua LKPK.

Sementara Pemerintah setempat yang terkesan tutup mata  atas rusaknya hutan  milik Perhutani yang selama ini digarap dan kelola masyaraakat setempat,  bahkan perlu juga di telisik siapa oknum yang menjual lokasi galian tanah milik negara (perhutani ) tersebut.

Kedua LSM tersebut desak pemerintah pusat agar segera menindak tegas para oknum pengusaha dan pihak lain yang sengaja melawan hukum terlepas dari itu LSM Penjara akan membuat laporan ke instansi terkait atas  praktek galian C yang merajalela melakukan aktivitas tanpa ada izin resmi dari kementerian. ( Tim )

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

Wordpress (0)
Disqus ( )