Wartadki.com|Depok, — Anggota DPRD Propinsi Jawa Barat M. Faizin, menanggapi soal isu rencana penghapusan Bantuan Pendidikan Menengah Universal (BPMU). Isu penghapusan bantuan tersebut mengakibatkan Yayasan atau para pemilik SMA/SMK swasta resah.
Faizin mengungkapkan bahwa Gubernur Jawa Barat mengungkapkan ditunda sementara sampai di anggaran perubahan.
“Jadi, bukan dihapus tapi bahasa pak Gubernur ditunda sementara sampai di anggaran perubahan. Sebab, di Jawa Barat ada anggaran defisit besar hampir 4 T. Ini kemungkinan dilakukan penundaan, “ujarnya saat ditemui di GDC.
Faizin berharap agar kebijakan bantuan bagi sekolah swasta tersebut tidak dihapus. Secara khusus Fraksi PKB DPRD Jawa Barat meminta kepada Pemerintah Propinsi Jawa Barat agar program tersebut tidak dihapus. Pasalnya, sekolah swasta menjadi bagian yang sangat penting di Jabar.
“Jadi, ga bisa hanya mementingkan ke sekolah Negeri, terus swasta enggak. Sebab, sekolah swasta itu punya peran kontribusi sangat besar dalam pendidikan bagi anak-anak atau generasi muda ke depan,”harapnya.
Pihaknya mengharapkan kalau bisa program BPMU agar bisa tetap dijalankan kalau bisa ditingkatkan. Ia menambahkan, Gubernur melihat bahwa BPMU itu bantuannya langsung ke sekolah atau lembaga. Sementara, Gubernur maunya bantuan langsung bisa disalurkan kepada penerima beasiswa secara langsung.
“Mungkin ini butuh pendataan ulang, tapi konsep belom tuntas. Sebab, kewajiban Propinsi Jabar dalam mensubsidi pendidikan,”katanya.
Sebagaimana diketahui, Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi alias Kang Dedi menegaskan kebijakan BPMU tidak dihapus, melainkan dialihkan mekanisme penyalurannya.
Sebelumnya, dana BPMU disalurkan melalui rekening sekolah, pada masa kepemimpinannya bantuan tersebut diubah menjadi beasiswa yang diberikan langsung kepada siswa tidak mampu.
Di tahun 2026 mengalokasikan anggaran sebesar Rp 218 miliar dalam APBD 2026 untuk beasiswa siswa SMA dan SMK swasta dari keluarga tidak mampu.
