Dari Soeharto ke Prabowo, Ketika Indonesia Kembali Membaca Suasana Ekonomi
Oleh: Saskia Ubaidi
Tanggal 21 Mei selalu memiliki tempat tersendiri dalam ingatan politik Indonesia.
Pada hari itu tahun 1998, Presiden Soeharto mengumumkan pengunduran dirinya setelah memimpin Indonesia selama 32 tahun. Pidato singkat dari Istana Merdeka itu mengakhiri sebuah era panjang Orde Baru yang sebelumnya terlihat begitu kuat dan sulit tergoyahkan.
Namun jauh sebelum Soeharto lengser, Indonesia terlebih dahulu dilanda kegelisahan ekonomi.
Menjelang Mei 1998, nilai rupiah jatuh drastis. Harga kebutuhan pokok melonjak. Banyak perusahaan kolaps. Pengangguran meningkat. Ketidakpastian terasa di mana-mana. Di tengah situasi itulah mahasiswa mulai turun ke jalan membawa tuntutan reformasi dan perubahan politik.
Gedung DPR/MPR dipenuhi demonstran. Kampus-kampus berubah menjadi pusat diskusi dan konsolidasi gerakan. Publik menyaksikan sebuah suasana yang tegang, penuh kemarahan, tetapi juga penuh harapan bahwa Indonesia bisa berubah menjadi lebih demokratis.
Krisis 1998 pada akhirnya tidak hanya menjadi krisis ekonomi. Ia berubah menjadi krisis kepercayaan. Masyarakat mulai mempertanyakan kemampuan negara menjaga stabilitas dan masa depan mereka sendiri.
Hampir tiga dekade berlalu, Indonesia hari ini tentu berada dalam situasi yang berbeda. Demokrasi berjalan lebih terbuka. Pergantian kekuasaan berlangsung damai. Tidak ada suasana revolusioner seperti masa Reformasi.
Namun menariknya, tepat pada 21 Mei 2026, publik kembali dihadapkan pada percakapan mengenai tekanan ekonomi.
Nilai dolar AS kembali menguat terhadap rupiah. Ketidakpastian global meningkat akibat konflik geopolitik, perang dagang, dan perlambatan ekonomi dunia. Harga kebutuhan hidup mulai menjadi perhatian masyarakat di tengah situasi internasional yang belum sepenuhnya stabil.
Di tengah suasana itulah Presiden Prabowo Subianto hadir langsung dalam Rapat Paripurna DPR untuk menyampaikan Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal RAPBN 2027.
Langkah itu cukup menarik perhatian karena biasanya kerangka ekonomi disampaikan Menteri Keuangan. Namun kali ini Prabowo sendiri yang menyampaikan arah kebijakan fiskal pemerintah di hadapan parlemen.
Dalam pidatonya, pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun 2027 berada di kisaran 5,8 hingga 6,5 persen, dengan inflasi dijaga pada level 1,5 sampai 3,5 persen. Defisit APBN diproyeksikan sekitar 1,8 hingga 2,4 persen terhadap PDB.
Selain itu, pemerintah menegaskan fokus pada ketahanan pangan, hilirisasi industri, pembangunan energi, penciptaan lapangan kerja, dan penguatan investasi nasional di tengah ketidakpastian global.
Pesan yang ingin dibangun terlihat jelas. Pemerintah ingin menunjukkan bahwa Indonesia tetap memiliki arah, stabilitas, dan optimisme ekonomi di tengah situasi dunia yang penuh tekanan.
Dan di titik inilah sejarah sering terasa menarik. Pada akhir Orde Baru, Soeharto sebenarnya masih tampak kuat secara politik. Negara terlihat stabil di permukaan. Namun ketika tekanan ekonomi mulai masuk ke kehidupan sehari-hari masyarakat, rasa percaya publik perlahan ikut melemah.
Hari ini Indonesia memang tidak sedang berada dalam situasi seperti 1998. Tetapi memori kolektif bangsa ini membuat isu ekonomi selalu sensitif di ruang publik.
Masyarakat Indonesia pernah mengalami bagaimana tekanan ekonomi dapat memengaruhi suasana sosial dan politik secara cepat.
Bedanya, jika pada 1998 keresahan bergerak melalui kampus, diskusi, dan jalanan, maka pada 2026 keresahan bergerak melalui media sosial dan ruang digital.
Nilai tukar rupiah, harga pangan, situasi global, hingga arah kebijakan pemerintah kini dipantau masyarakat hampir setiap hari melalui layar telepon genggam mereka.
Karena itu, tantangan pemerintahan Prabowo hari ini bukan hanya menjaga pertumbuhan ekonomi dalam angka.
Tetapi juga menjaga rasa percaya masyarakat bahwa negara tetap mampu mengendalikan keadaan di tengah dunia yang semakin tidak pasti.
Sebab sejarah Indonesia pernah menunjukkan satu hal sederhana. Ketika ekonomi mulai mengguncang rasa aman rakyat, suasana politik perlahan bisa ikut berubah bersamanya.
