BRICS, Dedolarisasi, dan Ancaman Trump, Pertaruhan Indonesia di Panggung Geopolitik
Oleh: Saskia Ubaidi, Pustaka Aristoteles
Ketika Indonesia melanjutkan proses aksesi untuk menjadi anggota BRICS, dinamika geopolitik global semakin memanas. Ancaman tarif 100 persen dari Presiden terpilih Amerika Serikat, Donald Trump, kepada negara-negara BRICS jika mereka melemahkan dolar AS, adalah pengingat nyata bahwa peran dolar sebagai mata uang cadangan dunia masih menjadi alat dominasi ekonomi dan politik AS.
Dolar AS dan Hegemoni Global
Sejak berakhirnya Perang Dunia II, dolar AS memegang peranan sentral dalam ekonomi global. Sebagai mata uang cadangan utama, ia tidak hanya menjadi alat perdagangan tetapi juga simbol dominasi Amerika di panggung internasional. Upaya negara-negara BRICS untuk mengurangi ketergantungan pada dolar melalui dedolarisasi adalah ancaman langsung terhadap posisi ini.
Namun, langkah dedolarisasi bukan tanpa risiko. Penggunaan mata uang lokal atau alternatif seperti yuan China dapat menggeser keseimbangan ekonomi global, tetapi ini membutuhkan waktu panjang dan konsensus yang kuat antar anggota BRICS. Indonesia harus melihat dengan cermat sejauh mana agenda dedolarisasi ini dapat memberikan manfaat atau justru merugikan stabilitas ekonominya.
Ancaman Tarif dan Diplomasi Perdagangan
Ancaman Trump untuk mengenakan tarif 100 persen pada barang-barang dari negara-negara BRICS adalah langkah agresif yang dirancang untuk menekan aliansi tersebut. Tarif tinggi semacam ini tidak hanya akan menghantam ekspor anggota BRICS ke AS, tetapi juga menimbulkan efek domino pada pertumbuhan ekonomi mereka.
Bagi Indonesia, yang memiliki hubungan dagang signifikan dengan AS, ancaman ini menjadi pengingat penting akan risiko bergabung dengan aliansi yang dianggap berlawanan dengan kepentingan Amerika. Jika ancaman ini direalisasikan, bagaimana nasib ekspor utama Indonesia ke AS? Dan lebih jauh lagi, bagaimana dampaknya terhadap hubungan investasi dan diplomasi yang selama ini terjalin?
BRICS: Peluang atau Beban?
Sebagai negara dengan posisi strategis di Asia Tenggara, Indonesia memiliki kesempatan unik untuk memainkan peran sebagai bridge builder, penengah antara negara-negara berkembang dan maju. BRICS memberikan platform untuk menyuarakan kepentingan negara-negara berkembang, memperjuangkan sistem multilateral yang inklusif, dan memajukan isu-isu seperti kemerdekaan Palestina serta kerja sama ekonomi global yang adil.
Namun, ada pertanyaan besar, Apakah manfaat yang dijanjikan BRICS sebanding dengan risiko yang harus dihadapi? Keanggotaan Indonesia dalam BRICS bisa saja menciptakan persepsi bahwa kita menjauh dari sekutu tradisional seperti AS dan Eropa. Persepsi ini berpotensi merugikan posisi geopolitik Indonesia, terutama di tengah ketegangan antara blok Timur dan Barat.
Kepentingan Nasional di Atas Segalanya
Langkah Indonesia untuk bergabung dengan BRICS harus dilihat dalam kerangka kepentingan nasional yang jelas. Kita tidak boleh terjebak dalam euforia keanggotaan sebuah aliansi tanpa memahami konsekuensinya. Evaluasi menyeluruh terhadap dampak ekonomi, politik, dan diplomatik adalah keharusan.
Politik luar negeri bebas aktif yang menjadi landasan Indonesia harus tetap menjadi pedoman utama. Bergabung dengan BRICS bukan untuk berpihak pada satu blok, tetapi untuk memperkuat posisi Indonesia sebagai pemain independen di kancah internasional.
Ancaman Trump terhadap negara-negara BRICS adalah pengingat bahwa politik global adalah permainan kekuatan yang penuh risiko. Indonesia harus cermat, tidak hanya dalam membaca peluang, tetapi juga dalam mengantisipasi ancaman. Bergabung dengan BRICS adalah langkah besar yang membutuhkan kehati-hatian dan visi strategis jangka panjang.
Pada akhirnya, keputusan ini tidak hanya soal dedolarisasi atau aliansi geopolitik, tetapi tentang bagaimana Indonesia dapat menjaga martabat dan kedaulatan nasional di tengah dinamika dunia yang terus berubah.
