Wartadki.com|Jakarta, – Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (Apkasi) bersama Badan Gizi Nasional (BGN) menggelar sosialisasi daring bertajuk “Percepatan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kabupaten”, Rabu (30/4/2025). Acara yang dipusatkan di Kantor Apkasi Jakarta ini menjadi langkah strategis untuk memastikan implementasi program prioritas Presiden Prabowo Subianto berjalan optimal di tingkat daerah.
Mochamad Nur Arifin, Pjs. Ketua Umum Apkasi yang akrab disapa Cak Ipin—sekaligus Bupati Trenggalek—menegaskan pentingnya sinergi antara pemerintah pusat dan kabupaten. “Program MBG ini harus benar-benar menyentuh akar rumput, karena 98% wajah Indonesia ada di kabupaten,” ujarnya.
Tantangan Daerah Non-Ekonomi dan Peran APBN
Cak Ipin menyoroti kesenjangan antardaerah. Kabupaten dengan daya tarik ekonomi rendah, menurutnya, akan kesulitan mencari mitra pendukung. “Karena itu, kami berharap program MBG yang melibatkan TNI ini benar-benar menggunakan APBN murni,” ungkapnya.
Sosialisasi yang dimoderatori Direktur Eksekutif Apkasi, Sarman Simanjorang, ini menghadirkan narasumber kunci: Wahyu Widisetyanta (Direktur Wilayah I BGN) dan Sony Sonjaya (Direktur Wilayah II BGN). Turut hadir Wakil Ketua Umum Apkasi Dadang Supriatna (Bupati Bandung) dan Bupati Mempawah Hj. Erlina.
Sementara itu, Wahyu Widisetyanta selaku Direktur Wilayah I BGN menyampaikan terkait pengadaan lahan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di mana SPPG adalah merujuk pada dapur atau tempat yang menyiapkan dan membagikan makanan bergizi gratis sebagai bagian dari program MBG. SPPG bertugas menyiapkan makanan yang bergizi seimbang dan aman untuk dikonsumsi, serta memastikan distribusi makanan tersebut ke lokasi yang telah ditentukan.
Terkait anggaran BGN Tahun Anggaran 2025 sesuai dengan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) yang diterima BGN sebesar Rp 71 triliun, jelas Wahyu, akan diimplementasikan pada dua program utama. Yakni, pertama penyaluran Makan Bergizi Gratis melalui tiga skema: membangun dapur pusat, dapur di sekolah/pesantren dengan jumlah siswa minimal 2.000 orang, dan melayani di daerah terpencil. Kemudian program kedua adalah, Ubah Mekanisme Pendanaan Program MBG di mana BGN telah menghentikan sistem reimburse dalam pendanaan program MBG dan menggantinya dengan skema uang muka, mulai berlaku setelah libur Lebaran 2025.
Wahyu menjelaskan dalam hal penyiapan SPPG ada 3 pola, yaitu pola pertama pembangunan SPPG menggunakan APBN, dan dari Rp 71 triliun TA 2025, BGN akan menyiapkan 1.542 SPPG dengan asumsi setiap kabupaten/kota sebanyak 3 titik seluruh Indonesia. Pola kedua adalah pola kerjasama mandiri antara BGN dengan instansi, bisa Pemprov, Pemda, Polres atau instansi lainnya.
Pola ketiga, tambah Wahyu, adalah pola kerjasama mandiri antar BGN dengan perorangan. (Humas Apkasi)
