Wartadki.com|Jakarta, — Wakil Gubernur (Wagub) DKI Jakarta, Rano Karno, menyampaikan jawaban atas pandangan umum legislatif mengenai Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi DKI Jakarta Tahun Anggaran (TA) 2026 serta perubahan bentuk badan hukum Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Air Minum Jaya menjadi Perseroan Terbatas Air Minum Jaya (Perseroda).
Terkait Raperda APBD TA 2026, Wagub Rano menegaskan, Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI fokus pada sejumlah program strategis, antara lain ketahanan pangan, penanganan stunting, peningkatan kualitas pendidikan, pengelolaan transportasi publik dan kemacetan, Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL), serta penanggulangan banjir.
“Terkait ketahanan pangan, kami telah mengoptimalkan pengembangan urban farming di seluruh wilayah Jakarta melalui pembentukan 100 kampung Mandiri Pangan berbasis RW. Selain itu, pasar induk dan BUMD pangan juga memanfaatkan platform digital untuk distribusi dan pemasaran produk. Bahkan sejak 2022 kami telah melaksanakan contract farming dengan berbagai daerah untuk menjaga ketersediaan stok pangan,” ujar Wagub Rano saat rapat paripurna di Gedung DPRD DKI Jakarta, pada Senin, (8/9).
Untuk penanganan stunting, Pemprov DKI secara konsisten menjalankan program Pemberian Makanan Tambahan (PMT) bagi balita stunting, anak dengan masalah gizi, serta ibu hamil, terutama yang mengalami Kurang Energi Kronis (KEK). Pendistribusian makanan dilakukan berdasarkan data by name by address (BNBA).
“Selanjutnya, dalam peningkatan kualitas pendidikan, kami terus melakukan pembenahan secara berkelanjutan dengan melibatkan berbagai pihak. Upaya yang kami jalankan mencakup pemanfaatan teknologi pembelajaran, perbaikan sarana-prasarana, peningkatan aksesibilitas, serta penguatan kualitas tenaga pengajar. Kami berkomitmen meningkatkan akses, mutu layanan, dan kualitas pendidikan di Jakarta,” jelas Wagub Rano.
Dalam hal pengelolaan transportasi publik dan kemacetan, Wagub Rano menyebut Pemprov DKI telah melakukan sejumlah langkah, seperti rekayasa lalu lintas jangka pendek berupa penutupan putar balik (U-Turn), penerapan sistem satu arah (SSA), pengaturan fase lalu lintas, perbaikan geometrik ruas jalan dan persimpangan, penertiban parkir liar, hingga kebijakan ganjil-genap. Selain itu, Pemprov juga mulai memanfaatkan teknologi berbasis kecerdasan buatan (AI) dalam manajemen lalu lintas.
“Transportasi publik juga telah kami integrasikan dengan sistem park and ride di beberapa titik pada perimeter Jakarta. Kami ingin memastikan layanan transportasi yang nyaman, aman, terjangkau, dan merata dapat dinikmati seluruh warga, termasuk di kawasan padat penduduk,” tambah Wagub Rano.
Terkait program PTSL, Pemprov DKI sejak 2018 hingga 2023 telah bekerja sama dengan instansi vertikal untuk menyelesaikan sertifikasi tanah. Upaya koordinasi ini terus dilakukan guna mempercepat penyelesaian bidang tanah yang belum tersertifikasi.
“Untuk mitigasi banjir, kami menyiagakan seluruh infrastruktur pompa agar selalu dalam kondisi baik dan siap pakai. Pemenuhan infrastruktur pendukung juga kami lakukan secara berkesinambungan guna menghadapi potensi hujan ekstrem. Selain itu, pembangunan tanggul mitigasi telah dijalankan sebagai penanganan jangka pendek banjir rob di Muara Angke dan Pluit, serta percepatan normalisasi Kali Ciliwung,” paparnya.
Sementara itu, terkait Raperda perubahan bentuk badan hukum PAM Jaya menjadi Perseroda, Wagub Rano menegaskan, transformasi tersebut bertujuan memperkuat tata kelola, meningkatkan efisiensi, serta memperluas cakupan layanan air bersih secara adil dan berkelanjutan.
“Dalam pelaksanaannya, prinsip pelayanan publik tetap menjadi prioritas. Kami memastikan tarif air yang adil dan terjangkau, memperkuat respons pelanggan melalui call center dan aplikasi digital, serta menjaga mutu air sesuai standar kesehatan. Semua langkah dilakukan secara transparan, akuntabel, dan memperhatikan keberlanjutan lingkungan,” tutup Wagub Rano.
