Wartadki.com|Cibinong – Perisai (Pertahanan Ideologi Sarekat Islam) Kabupaten Bogor yang merupakan peserta Rapimda, serta Musda KNPI Kabupaten Bogor yang ke XV, mempersoalkan terkait anggaran, pihak nya mempertanyakan transparansi anggaran Rapimda, Musda XV KNPI Kabupaten Bogor, hingga LPJ KNPI Bogor di masa kepemimpinan Fikri.
“Kami selaku organisasi pemuda (OKP) yang berhimpun di bawah KNPI Kabupaten Bogor menilai ada kejanggalan, karena tidak ada transparansi baik pada saat pelaporan LPJ KNPI Kabupaten Bogor saat Musda, anggaran Rapimda, serta anggaran Musda KNPI Kabupaten ke XV, karena saat Laporan LPJ di arena Musda, disana tidak ada berkas, maupun data pelaporan Anggaran secara detail, ini kejanggalan, ada apa dengan KNPI di masa kepemimpinan Fikri.” Ujar Ramdhan selaku Ketua Umum Pertahanan Ideologi Sarekat Islam Kabupaten Bogor (Perisai Kabupaten Bogor).
Ketika di tanya lebih lanjut, pihaknya akan mengkaji lagi, jika memang terdapat unsur pidana, maupun dugaan korupsi, atau penggelapan, Perisai akan melaporkan baik Fikri yang kini menjabat sebagai Demisioner KNPI Kabupaten Bogor, maupun Bendahara yang semestinya Bertanggung jawab atas anggaran tersebut.
“Fikri sebagai Demisioner Ketua KNPI, dan Wahyudi selaku Demisioner Bendahara KNPI Kabupaten Bogor, wajib kemudian memberikan laporan yang jelas, transparansi yang jelas, karena ini bicara anggaran pemuda, maka kami akan mengkaji, serta berdiskusi dengan internal, jika memang di temukan indikasi dugaan Korupsi, maupun Pidana lainnya, kami akan melaporkan ini ke Kejaksaan, dan BPK Kabupaten Bogor.” Tutupnya saat di temui oleh awak media, di kawasan Cibinong (31/07/22).
Tentu hal ini harus menjadi evaluasi, juga pelajaran bahwa Transparansi anggaran adalah hal yang utama dalam setiap organisasi, apalagi Organisasi sekelas KNPI, yang menjadi wadah bagi OKP, dan Ormas di Kabupaten Bogor.
