Warta DKI
Ragam

Pertahanan Non Militer Dalam Sistem Ketahanan Nasional

Jakarta, 12-Agustus-2017 – Apakah yang dimaksud dengan Pertahanan Non Militer? Dalam pasal 30 Undang-Undang Dasar 1945 yang membahas tentang Sistem Pertahanan Rakyat Semesta (Sishankamrata) juncto Undang-Undang Nomor 3 tahun 2002 tentang Pertahanan Negara menjadi rujukan pokok bahasan dalam Diskusi Panel Serial yang diadakan oleh FKPPI, Suluh Nuswantara Bakti, dan Aliansi Kebangsaan. Diskusi yang diadakan secara berseri ini berlangsung di Merak Room JCC, Senayan.
Hadir sebagai pembicara pada diskusi ini KAKORBINMAS BAHARKAM POLRI Irjen Pol. Arkian Lubis (mewakili Komjen Pol. Putut Eko Bayuseno) dari Mabes Polri, Kementerian Luar Negeri DR. Siswo Pramono, dan Brigjen TNI Didi Sudiana (mewakili Mayjen Purn. Soedarmo) dari Kementerian Dalam Negeri. Bertindak sebagai Moderator dalam acara diskusi ini adalah Prof. Dr. La Ode Kamaluddin.
Irjen Pol. Arkian Lubis dalam pemaparannya menjelaskan bahwa dalam Kamdagri, Kepolisian mempunyai tugas sebagai Harkamtibmas, menegakan hukum serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya Keamanan Dalam Negeri (Kamdagri). Bahkan lewat sejarah singkat perkembangan Polri saat perang kemerdekaan pernah membantu BKR bersama rakyat dalam melucuti dan merampas senjata serta membongkar gudang-gudang senjata Jepang. Sampai pada tanggal 1 Juli 1946 yang juga menjadi hari lahir Bhayangkara Polisi kembali berada dibawah Perdana Menteri, dan saat ini menjadi lembaga independen yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden (UU no.2 tahun 2002).
Sementara DR. Siswo Pramono dalam pemaparannya menjelaskan statistic militer global dengan judul The New Global Landscape: The Great Powers and the Rise of Emerging Powers. Lalu Brigjen Didi Sudiana dari Kementerian Dalam Negeri menjelaskan mengenai perubahan sistem konstelasi geopolitik global yang harus diwaspadai agar tidak menimbulkan potensi menjadi tantangan bagi tatanan hidup bangsa Indonesia.
Diakhir diskusi Pontjo Sutowo selaku Ketua Umum FKPPI dan Aliansi Kebangsaan memberikan catatan mengenai kegiatan diskusi Panel Serial ini bahwa diharapkan dengan adanya diskusi panel ini memberikan gambaran dan masukan kepada pemerintah dan public agar senantiasa menjaga dan memahami perubahan-perubahan dalam sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta guna menjamin kelangsungan hidup berbangsa di tanah air yang kita cintai ini.
 

Related posts

Kemenhub : Belum Ada Larangan Membawa Barang Elektronik Ke Kabin Pesawat

Redaksi

Peningkatan Wawasan Pelaku Kepariwisataan di Kota Bogor

Redaksi

TNI Bersikap Netral dan Berdiri Tegak Diatas Semua Golongan

Redaksi

Asean-India Sebagai Generator Ekonomi Dunia

Redaksi

Peran Otoritas Kompeten Keamanan Pangan Segera Harus Ditingkatkan

Redaksi

PN Jakut Dimohon Menolak Eksepsi Dari Tergugat I PT. Reliance Sekuritas Indonesia Tbk

Redaksi

Leave a Comment