Bogor  –  Angka kemiskinan di Provinsi Jawa Barat secara perlahan terus menurun dari tahun ke tahun. Dari data yang ada angka kemiskinan mengalami penurunan 0,7 persen yang pada tahun sebelumnya di angka 9,57 menjadi 8,77 di tahun ini. Meski begitu penurunan 0,7 persen tersebut belum sesuai target dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat yakni 1 persen pertahun.

Adanya gap sebesar 0,3 persen dari target 1 persen pertahun pengurangan angka kemiskinan di Provinsi Jawa Barat, Membuat Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) Wilayah I menggelar Rapat Koordinasi penguatan kelembagaan  TKPK dan integritas program untuk akselerasi pengurangan kemiskinan. Rapat yang digelar di Gedung Bale Seda BKPP I, jalan Ir. H. Djuanda, Kota Bogor ini turut dihadari Wakil Gubernur Jawa Barat Dedi Mizwar, Rabu (30/08).
Dedi mengatakan, adanya gap 0,3 persen angka penurunan kemiskinan di Jabar setiap tahunnya sudah bisa terevaluasi dengan baik. Pasalnya, saat ini Pemerintah Provinsi Jabar sudah memiliki data by name by address di Balai Pengembangan Pembangunan Potensi Daerah. Sehingga angka kemiskinan tidak lagi data fiktif melainkan terukur dan menyentuh langsung.

“Sebelumnya dari data yang saya lihat ada keluarga miskin yang tersentuh empat program kemiskinan, tetapi juga ada keluarga miskin yang satu program pun belum tersentuh,” ujarnya.

Ia menegaskan, ketidakadilan tersebut menunjukkan pemerintah belum sungguh-sungguh mengurus rakyat miskin. Padahal, tujuan dari pembangunan yang sebenarnya untuk yang tidak mampu bukan sebaliknya membuat yang kaya semakin kaya. Maka, dengan adanya data yang lengkap ini tidak ada alasan lagi di sebuah desa atau daerah masih ditemukan keluarga miskin yang masih belum tersentuh program kemiskinan.

“Kalau sekarang kita tidak sungguh-sungguh bersinergi, berkoordinasi untuk mengurus warga miskin ini dosa besar,” tegasnya.

Hal lain yang turut ditekankan, lanjutnya, dalam program kemiskinan perlu juga memperhatikan disabilitas dan lansia miskin. Pasalnya  dari total jumlah 4,17 juta warga miskin di Provinsi Jabar, 1 juta diantaranya merupakan lansia dan disabilitas miskin. Mereka sudah seharusnya mendapatkan bantuan langsung bukan hanya sekadar stimulus semata.

“Bisa jadi negara kita tidak maju-maju karena tidak memperdulikan para lansia dan disabilitas,” katanya.

Sementara itu, Kepala Bappeda Provinsi Jawa Barat Yerry Yanuar mengatakan, angka kemiskinan di provinsi Jabar berada dibawah angka kemiskinan nasional yakni 10,2 persen. Meski begitu, Pemerintah Provinsi Jabar terus melakukan optimalisasi agar target turun 1 persen pertahun dapat tercapai. Caranya dengan penguatan kapasitas kelembagaan serta membangun sistem yang terintegrasi. Yakni dilakukan berdasarkan by name by address dimana warga miskin diberikan bantuan dengan melihat kondisi sebenarnya di lapangan.

“Kalau di Kota Bogor angka kemiskinannya tidak terlalu tinggi dibanding kota/kabupaten di Jabar, tetapi kesenjangan ini yang juga harus dilakukan penanganan,” pungkasnya. (humas pemkot b0gor)

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here