Warta DKI
Advertorial Fitured Ragam

Capaian Penerimaan Pajak Daerah Triwulan III Tahun 2022

Capaian Penerimaan Pajak Daerah Triwulan III Tahun 2022

 

Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan salah satu modal keberhasilan dalam mencapai tujuan pembangunan daerah, karena PAD turut menentukan kapasitas daerah dalam menjalankan fungsi-fungsi pemerintahan, baik pelayanan publik maupun pembangunan. Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah (BAPPENDA) Kabupaten Bogor terus berupaya dalam mengembangkan potensi penerimaan PAD di Wilayah Kabupaten Bogor demi meningkatkan pembangunan yang berkesinambungan, khususnya dalam pengelolaan Pajak Daerah. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) merupakan salah satu sumber Pajak Daerah yang cukup potensial sebagai sumber pembiayaan kegiatan pemerintah dalam rangka penanganan dan pemulihan dampak ekonomi daerah akibat pandemi Corona Virus Disease 2019 di Kabupaten Bogor.

Tanggal 31 Agustus 2022 merupakan waktu jatuh tempo bagi Wajib Pajak dalam membayar PBB-P2 Tahun 2022. Namun sampai dengan 31 Desember 2022, Pemerintah Kabupaten Bogor melalui Peraturan Bupati Bogor Nomor 3 Tahun 2022 tentang Pemberian Pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2) Tahun Pajak 2022, masih melaksanakan relaksasi pajak daerah sebagai salah satu upaya untuk meringankan masyarakat melakukan kewajibannya dalam membayar pajak sehingga diharapkan penerimaan PBB P2 masih terus meningkat sampai dengan akhir tahun ini.

Bappenda Kabupaten Bogor berupaya terus dalam memaksimalkan penerimaan Pajak Daerah dengan cara meningkatkan pelayanan dan mengembangkan inovasi- inovasi guna memudahkan masyarakat dalam melakukan pembayaran pajak. Kerjasama dengan Bank Jabar Banten (BJB) melalui Aplikasi Pembayaran Pajak, merupakan salah satu inovasi yang baru dilakukan dan sudah dilaksanakan mulai tanggal 1 September 2022. Aplikasi pembayaran  pajak  berupa  sistem  pembayaran  Quick  Response Code Indonesian Standard (QRIS) adalah suatu sistem yang berlaku di Indonesia dan dikembangkan oleh Bank Indonesai (BI) serta Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia (ASPI) beberapa waktu lalu, dengan tujuan untuk mendukung interkoneksi instrumen sistem pembayaran yang luas serta mengakomodasi kebutuhan transaksi keuangan secara nasional. Bjb DigiCash salah satu uang elektronik serba guna keluaran bank bjb juga dapat digunakan untuk bertransaksi di gerai-gerai berlogo Qris tersebut. Cara penggunaan bjb DigiCash di gerai berlogo QRIS ini sangat mudah, pengguna tinggal melakukan pemindai QRIS melalui aplikasi bjb DigiCash atau bjb DIGI. Syaratnya, dengan memastikan terlebih dahulu saldo electronic money pengguna mencukupi. Untuk memudahkan masyarakat dalam membayar PBB P2, Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah (BAPPENDA) Kabupaten Bogor melalui BJB membuat sebuah barcode atau QR (Quick Response) Code yang akan discan setiap akan melakukan transaksi pembayaran dan disebar di 10 (sepuluh) UPT Pajak Daerah Kelas A.

Hampir semua jenis pajak daerah memberikan kontribusi yang signifikan untuk pencapaian realisasi penerimaan pajak daerah Triwulan III (s.d 26 September) Tahun Anggaran 2022. Bappenda Kabupaten Bogor mencatat pajak daerah mulai meningkat di tahun 2022 setelah pandemi semakin melandai dan kasus Covid-19 menurun.

Penerimaan realisasi pajak daerah di Kabupaten Bogor dari 10 jenis pajak yang dikelola Bappenda Kabupaten Bogor, paling besar terkontribusi dari Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dengan capaian Rp 651.997.052.251,00. Kedua terbesar dari Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) dengan capaian   Rp  537.579.408.782,00  dan  ketiga  Pajak  Penerangan Jalan   sebesar   Rp 244.450.599.095,00 sebagaimana tergambar pada grafik realisasi pajak daerah Triwulan III (s.d 26 September) Tahun 2022 dibawah.

Capaian realisasi penerimaan 10 jenis Pajak Daerah yang dikelola oleh Bappenda  Kabupaten Bogor sampai dengan tanggal 26 September 2022 adalah sebagai berikut:

Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya, Bappenda Kabupaten Bogor tidak terlepas dari permasalahan-permasalahan yang dihadapi, baik dalam peningkatan kinerja pendapatan maupun kinerja pelayanan. Permasalahan tersebut tidak terlepas dari masih rendahnya pemahaman masyarakat, wajib pajak dan stakeholder lainnya dalam upaya peningkatan pendapatan daerah. Masih kurangnya kesadaran wajib pajak untuk dapat membayar pajak tepat waktu dan tepat jumlah, berpotensi menjadi tunggakan/piutang pajak daerah. Oleh karena itu Bappenda Kabupaten Bogor melakukan rencana aksi dalam penagihan Piutang Pajak Daerah sebagai upaya percepatan penerimaan Pendapatan Daerah yaitu dengan cara menggandeng dan melakukan kesepakatan bersama (MoU) dengan Kejaksaan Negeri Kabupaten Bogor. Adapun ruang lingkup perjanjian kerjasama tersebut meliputi :

  1. Penyediaan  sarana  dan  prasarana  dalam  rangka  pelaksanaan  Bantuan  Hukum, Pertimbangan Hukum, dan Tindakan Hukum lainnya;
  1. Bertindak sebagai  konsiliator,  mediator,  atau  fasilitator  dalam  rangka  terjadi sengketa  atau  perselisihan antar pemerintah serta bentuk kerja  sama lain yang disepakati bersama.

Hal  tersebut  dilakukan  untuk  memperingati  Wajib  Pajak  yang  tidak  patuh  dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya setelah melalui mekanisme proses Penagihan  Piutang Pajak Daerah sebagaimana peraturan yang berlaku.

Kebijakan tersebut merupakan salah satu inovasi daerah dalam mengoptimalisasikan pendapatan pajak daerah yang bertujuan meringankan beban wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya secara berkesinambungan.

Dengan adanya kebijakan relaksasi pajak daerah, setiap Wajib Pajak di wilayah Kabupaten Bogor dapat memanfaatkan kebijakan relaksasi pajak daerah tersebut. Pembayaran pajak daerah dapat dilakukan di Kantor Bappenda Kabupaten Bogor, UPT Pajak Daerah Kelas A Bappenda yang tersebar di 10 (sepuluh) wilayah Kabupaten Bogor, Bank BRI, Bank BJB, Pos Indonesia, Alfamart, Indomaret, tokopedia dan bukalapak.

Pemerintah Kabupaten Bogor berharap di Tahun 2022 saat ini perekonomian akan lebih tinggi lagi dimana pada tahun 2021 kemarin pemulihan ekonomi sudah mulai berjalan, karena dengan tumbuhnya perekonomian khususnya di Kabupaten Bogor, akan berdampak pada peningkatan pembangunan Wilayah Kabupaten Bogor dari sektor Perpajakan. Dengan meningkatnya realisasi penerimaan pajak daerah maka pembangunan daerah akan dapat berjalan  dengan baik dan karsa Bogor Maju akan terwujud sesuai dengan Rencana Strategis Tahun 2018-2023, sesuai dengan Visi “Terwujudnya Kabupaten Bogor Termaju, Nyaman dan Berkeadaban”.

 

Related posts

OSIS-MPK SMAN 2 Cibinong Sukses Menggelar Pentas Seni Smavo In Action 7.0

Redaksi

Terbukti Menipu Rp 1,4 Miliar Rupiah Akiong Divonis 10 Bulan

Redaksi

DPRD Kota Depok Bahas Dua Raperda Sistem Kesehatan Daerah dan Pendidikan

Redaksi

300 Jamaah di Kota Depok Kembali Tertipu Travel Umroh Bodong

Redaksi

Dugaan Korupsi di Pemerintah Kota Depok

Redaksi

HUT 5 Sekber Wartawan Kota Depok, 10 Organisasi dan Komunitas Wartawan Berharap Adanya Dana Pembinaan

Redaksi

Leave a Comment